%20(1)-min.png)
SELATPANJANG KABARAN.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti bersama Komisi II DPRD menggelar rapat pembahasan usulan penyesuaian tarif tiket angkutan penumpang laut di Ruang Rapat Melati, Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Senin (9/11/2026).
Rapat yang dimulai pukul 10.30 WIB itu dipimpin Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, S.M., M.M., didampingi Ketua Komisi II DPRD, Syaifi Hasan. Turut hadir anggota Komisi II, A. Md. Al Amin A, S.Pd., M.M. dan Drs. Jani Pasaribu, M.M., serta perwakilan Dinas Perhubungan (Dishub), KSOP, unsur asisten dan staf ahli, hingga sejumlah operator perusahaan pelayaran.
Dalam pemaparannya, Kepala Dishub Kepulauan Meranti menyampaikan bahwa permohonan penyesuaian tarif yang diajukan perusahaan pelayaran telah melalui tahapan survei dan pengumpulan data. Usulan tersebut didasarkan pada meningkatnya berbagai komponen biaya operasional, mulai dari bahan bakar minyak (BBM), suku cadang kapal, dan Upah Minimum Kabupaten (UMK), hingga biaya Vessel Traffic Services (VTS), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), rambu-rambu pelayaran, serta biaya labuh dan tambat.
Menanggapi usulan tersebut, Pemkab bersama DPRD menegaskan bahwa setiap kebijakan tarif harus mempertimbangkan kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat. Pasalnya, transportasi laut merupakan kebutuhan vital bagi warga Kepulauan Meranti yang bergantung pada jalur perairan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.
Wakil Bupati Muzamil Baharudin menekankan perlunya keseimbangan antara kemampuan masyarakat sebagai pengguna jasa dan keberlangsungan usaha perusahaan pelayaran. Ia secara khusus berharap tarif untuk rute dalam kabupaten tidak mengalami kenaikan, terutama jalur Selatpanjang–Tanjung Samak.
“Untuk rute dalam kabupaten, khususnya Selatpanjang–Tanjung Samak, kami berharap tidak ada kenaikan tarif karena rata-rata penggunanya adalah masyarakat yang bekerja. Sementara untuk rute di luar kewenangan kabupaten, kami berharap penyesuaian tarif dibatasi maksimal 10 persen,” ujar Muzamil.
Senada dengan Wakil Bupati, Ketua Komisi II DPRD Syaifi Hasan bersama anggota Komisi II, Al Amin A, meminta perusahaan pelayaran menyampaikan rincian komponen biaya operasional serta berbagai kendala yang dihadapi di lapangan secara transparan. Dengan demikian, setiap usulan dapat ditelaah bersama secara objektif sebelum menjadi dasar pengambilan kebijakan.
Anggota Komisi II lainnya, Drs. Jani Pasaribu, M.M., turut mengingatkan agar rencana penyesuaian tarif dikaji secara cermat. Menurutnya, kondisi ekonomi saat ini tidak hanya berdampak terhadap masyarakat pengguna jasa transportasi laut, tetapi juga pelaku usaha transportasi lokal lainnya, termasuk pengusaha kempang.
Hingga rapat berakhir, belum ada keputusan resmi mengenai kenaikan tarif tiket angkutan penumpang laut. Namun, forum tersebut menghasilkan dua rekomendasi utama, yakni mempertahankan tarif lama untuk rute Selatpanjang–Tanjung Samak dan membatasi penyesuaian tarif maksimal 10 persen untuk rute di luar kewenangan pemerintah kabupaten.
Melalui pembahasan bersama ini, Pemkab dan DPRD Kepulauan Meranti berharap keputusan akhir nantinya dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak. Keterjangkauan transportasi laut bagi masyarakat diharapkan tetap terjaga, tanpa mengabaikan keberlangsungan operasional perusahaan pelayaran.
(Humas DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti)
%20(1)-min.png "Redaksi")
