 |
Kabaran Bengkulu, - Program Ekonomi Biru yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkenalkan kepada puluhan mahasiswa Universitas Bengkulu (UNIB) saat melakukan kunjungan lapangan (fieldtrip) ke KKP pertengahan Januari lalu.
Kunjungan tersebut menjelaskan ekonomi biru, Direktur Jasa Kelautan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) Miftahul Huda mengatakan, strategi pembangunan yang membidik setidaknya tiga aspek yakni pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan kesehatan lingkungan.
Kebijakan ekonomi biru yang tercantum dalam dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menurutnya harus dapat menopang ekonomi Indonesia.
"Tantangan jangka panjang maupun jangka pendek dapat ditangani melalui melalui strategi ekonomi biru melalui pendekatan kondisi kesehatan ekosistem, aktivitas ekonomi yang berpusat pada kesejahteraan masyarakat serta pelestarian kearifan lokal dan budaya maritim,” ujar Huda.
Lebih jauh Huda juga menyebutkan strategi menuju ekonomi biru dilakukan melalui beberapa hal seperti peningkatan pengelolaan aset laut dan pesisir (perikanan, mangrove, terumbu karang), mobilisasi insentif dan investasi pengurangan sampah/limbah, sistem yang lebih baik untuk pengumpulan dan pemantauan data serta membangun kembali kelautan menjadi “lebih biru” pasca pandemi Covid-19.
Huda juga mengajak mahasiswa UNIB studi tur di Marine Heritage Gallery (MHG) untuk mengenal lebih dekat sejarah Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) yang diangkat dari perairan Indonesia.
Selain berdialog soal ekonomi biru, “Konsep pengembangan wisata bahari tentu sangat mendukung ekonomi biru dan selaras dengan pariwisata berkelanjutan antara lain lewat wisata mangrove, coral garden (taman terumbu karang) untuk tujuan restorasi dan atraksi wisata serta wisata minat khusus seperti taman arkeologi bawah laut atau BMKT,” tuturnya.
Tak hanya itu, program KKP untuk pengembangan wisata dilaksanakan pula melalui Program Desa Wisata Bahari (Dewi Bahari) sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 93 Tahun 2020 sebagai bentuk ekowisata berkelanjutan yang berbasis partisipasi masyarakat.
Sementara itu, Dede Hartono dosen pendamping UNIB dalam kunjungan tersebut sangat mendukung program prioritas KKP dan berharap civitas akademika UNIB dapat memperoleh manfaat dan pengetahuan tentang implementasi kebijakan ekonomi biru serta pemetaan untuk penataan ruang laut.
Sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pemanfaatan ruang laut harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip ekonomi biru. Menjaga kesehatan laut menjadi tanggung jawab bersama sebab di dalamnya meliputi berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi hingga sosial. (Bd20/Tempoco)
