Noel Ebenezer Terjaring OTT KPK: Dari Aktivis Reformasi hingga Wakil Menteri Kontroversial

Jakarta Kabaran.id - Immanuel Ebenezer, atau akrab disapa Noel, kembali menjadi sorotan setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (21/8/2025). Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Kabinet Prabowo-Gibran ini diduga terlibat praktik pemerasan terhadap perusahaan, dengan barang bukti berupa uang tunai, mobil mewah, dan motor Ducati.

Noel bukan nama baru di panggung politik nasional. Ia dikenal sebagai aktivis mahasiswa yang vokal pada era Reformasi 1998. Dari jalanan, ia merambah politik praktis, memimpin relawan Jokowi Mania (JoMan) selama dua periode Pilpres Jokowi, sebelum beralih mendukung Prabowo Subianto melalui Prabowo Mania. Keberpihakannya yang dinamis membuatnya sering menjadi perbincangan.

Sebelum menjadi Wamenaker pada Oktober 2024, Noel menjabat sebagai Komisaris Utama PT Mega Eltra, BUMN, pada Juni 2021 hingga Maret 2022. Ia juga mencalonkan diri sebagai caleg DPR RI dari Dapil Kalimantan Utara pada Pileg 2024, namun gagal dengan perolehan 29.786 suara. Sebagai kader Partai Gerindra, jaringan relawan dan posisi politiknya mengantarkannya ke lingkar kekuasaan.

Menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK, Noel memiliki kekayaan Rp17,6 miliar, terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp12,1 miliar, harta bergerak Rp109,5 juta, kas dan setara kas Rp2,02 miliar, serta mobil pribadi bernilai miliaran rupiah, tanpa utang. Angka ini menunjukkan transformasinya dari aktivis menjadi pejabat dengan aset signifikan.

KPK kini memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum Noel. Dugaan pemerasan ini menjadi pukulan berat bagi citranya yang dulu dikenal sebagai pejuang keadilan sosial. “Kami masih mendalami kasus ini dengan barang bukti yang telah diamankan,” ujar perwakilan KPK tanpa merinci lebih lanjut.

Karier Noel yang penuh warna, dari aktivis vokal hingga pejabat, kini berada di ujung tanduk. Kasus ini menambah daftar kontroversi yang menyelimuti perjalanan politiknya, sekaligus menjadi sorotan publik terhadap integritas pejabat negara.