%20(1)-min.png)
Hal itu disampaikan Fahri dalam Kajian Wawasan Kebangsaan bertajuk “Memahami Statecraft: Mengelola Negara di Era AI”, Jumat (21/8/2026) malam. Menurutnya, statecraft merupakan kemampuan pemimpin mengorkestrasi berbagai elemen bangsa, mulai dari rakyat, wilayah, hingga struktur kekuasaan dan pemerintahan.
Fahri mengatakan konsep tersebut berkaitan erat dengan kenegarawanan. Ia mengingatkan agar para elite politik tidak terjebak pada orientasi kekuasaan jangka pendek yang hanya berfokus pada kepentingan pemilu berikutnya.
“Politisi hanya berpikir tentang pemilu berikutnya, sementara kalau negarawan berpikir tentang generasi berikutnya,” ujar Fahri, yang pernah menjabat Wakil Ketua DPR periode 2014-2019.
Menurutnya, kehadiran AI merupakan peluang besar bagi Indonesia apabila diarahkan oleh kepemimpinan yang memiliki kapasitas intelektual. Teknologi tersebut, kata Fahri, harus dimanfaatkan untuk memperbaiki ekonomi, meningkatkan pelayanan publik, menciptakan keadilan, serta mendorong kesejahteraan masyarakat.
“Menghadapi era AI, kemudahan akses teknologi harus diimbangi dengan kapasitas intelektual manusia. AI harus diarahkan untuk mendukung kesejahteraan publik, perbaikan ekonomi, dan tata kelola kekuasaan yang berkeadilan,” katanya.
Fahri menilai Indonesia memiliki modal besar untuk tampil sebagai kekuatan global, antara lain luas wilayah, jumlah penduduk, posisi sebagai negara demokrasi besar, serta populasi muslim yang besar. Namun, modal tersebut perlu diperkuat dengan penguasaan teknologi, kekuatan ekonomi dan militer, termasuk kemampuan mengembangkan kecerdasan buatan.
“Indonesia harus menjadi game changer yang terlibat lebih jauh dalam dinamika global. Kita harus bersiap dengan membangun kekuatan teknologi, militer, dan ekonomi ke depan,” tegasnya.
Di sisi lain, Fahri meminta masyarakat tidak bersikap pesimistis terhadap perkembangan AI, termasuk kekhawatiran mengenai hilangnya lapangan pekerjaan. Ia berpandangan bahwa pola kerja manusia memang akan berubah, tetapi teknologi seharusnya ditempatkan sebagai alat untuk membantu manusia, bukan menggantikannya secara total.
“Tetapi kita tidak boleh menjadi budak mesin, melainkan mesin yang harus kita pekerjakan untuk kepentingan umat manusia,” katanya.
Fahri juga menyoroti perubahan batas-batas negara di ruang digital. Menurutnya, perkembangan platform digital dan algoritma membuat masyarakat semakin terhubung dalam ekosistem global yang sekaligus berpotensi menjadi ruang penyebaran informasi keliru dan konflik.
Karena itu, ia mendorong generasi muda Indonesia menguasai keterampilan teknologi tingkat tinggi, seperti coding dan pengembangan algoritma lokal yang tetap berakar pada nilai komunal, empati, serta gotong royong. Penguatan kapasitas keilmuan dinilai menjadi kunci agar Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi mampu menentukan arah perkembangannya.
Fahri menyebut Indonesia memiliki fondasi sejarah yang kuat untuk menghadapi perubahan zaman. Menurutnya, generasi awal para pendiri bangsa membangun fondasi narasi melalui Pancasila, UUD 1945 dan konsolidasi kebangsaan, sementara generasi berikutnya memperkuat kelembagaan negara dan birokrasi yang mampu melewati berbagai transisi politik.
Pada akhirnya, Fahri menegaskan bahwa tantangan Indonesia di era AI membutuhkan perpaduan antara kekuasaan dan ilmu pengetahuan. Menurutnya, kekuasaan tanpa ilmu dapat berbahaya, sementara ilmu tanpa kekuasaan akan sulit diwujudkan menjadi kebijakan dan perubahan nyata.
“Kekuasaan itu hanya ada dua sisi: power dan ilmu. Ke depan, dua hal ini tidak boleh terpisah. Kita tidak ingin orang berkuasa tapi tidak berilmu, atau orang berilmu tapi lemah tanpa kekuasaan. Kekuasaan tanpa ilmu akan sangat berbahaya bagi masa depan bangsa dan kemanusiaan,” pungkasnya.
%20(1)-min.png "Redaksi")
