%20(1)-min.png)
Kabaran Dumai, - Pemerintah Kota Dumai dan DPRD Kota Dumai sepakat menandatangani rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (KU-APBDP) tahun anggaran 2022 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2022.
Penandatanganan tersebut dilaksanakan melalui agenda Rapat Paripurna, penandatanganan nota kesepakatan antara pemerintah kota (Pemko) Dumai, dengan DPRD tentang rancangan kebijakan umum anggaan pendapatan dan belanja daerah perubahan (KU-APBDP) tahun anggaran 2022 serta Prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2022, di gedung DPRD Dumai, Kamis (11/8/2022) kemarin.
Rapat paripurna dihadiri Walikota Dumai, H Paisal, SKM, MARS didampingi Sekda Dumai H. Indra Gunawan, S.IP, M.Si, unsur Forkopimda Kota Dumai dan Kepala OPD Dilingkungan Pemko Dumai.
Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Dumai, Suprianto bersama Wakil Ketua DPRD, Mawardi dan Bahari dihadiri anggota DPRD kota Dumai.
Wali kota Dumai, H. Paisal mengatakan, pemerintah kota Dumai sangat mengapresiasi dan mengucapkan rasa terimakasihnya kepada tim BANGGAR DPRD Kota Dumai.
" Terimakasih kepada tim Banggar DPRD Kota Dumai yang telah mencurahkan perhatian dengan penuh seksama dan bersama-sama dengan TAPD Kota Dumai beserta perangkat daerah telah menyelesaikan pembahasan, sehingga pada saat ini dilaksanakan penandatanganan nota kesepakatan terkait rancangan kebijakan umum APBD Perubahan dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan Pemerintah Kota Dumai Tahun anggaran 2022,"ungkapnya.
Dalam pidatonya, Walikota Dumai Paisal menjelaskan, dengan adanya perubahan asumsi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan, maka perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai bagian dari proses perubahan APBD dimaksud sejatinya memang dipandang perlu.
"Tentulah kesemuanya ini dilaksanakan agar di tahun 2022 seluruh program dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan lancar,"pungkasnya.
Sementara itu Ketua DPRD Kota Dumai Suprianto SH, menjelaskan penyusunan penganggaran telah terakomodir.
"Untuk Penyusunan dokumen penganggaran ini telah mengakomodir berbagai kondisi yang menjadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan kebijakan umum APBD 2022," terangnya.
Penulis :EndyCastello/Tim-Media
Editor : KI
%20(1)-min.png "Redaksi")
