%20(1)-min.png)
KABARAN JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) se-Indonesia mempercepat realisasi APBD Tahun Anggaran 2025, terutama di sektor belanja, agar target pembangunan daerah tercapai.
Dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD 2025 yang digelar virtual, Kamis (8/5/2025), Mendagri menyoroti lambatnya proses pengadaan barang dan jasa yang kerap menghambat belanja daerah. "Lelang yang lambat, keraguan soal e-katalog, dan lainnya membuat realisasi belanja rendah," ujarnya dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.
Data Ditjen Bina Keuangan Daerah per 30 April 2025 menunjukkan realisasi belanja APBD baru mencapai Rp214,88 triliun atau 15,44 persen, lebih rendah dibanding periode yang sama 2024 sebesar 16,32 persen. Meski nominal naik, persentasenya turun. "Belanja ini penting sekali untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing," tegas Tito.
Ia mengingatkan, rendahnya belanja akan mengurangi peredaran uang di masyarakat, yang berpotensi menghambat sektor swasta. "\[Sektor] swasta juga enggak akan bergerak, karena enggak dipicu belanja pemerintah," tambahnya.
Sementara itu, realisasi pendapatan APBD 2025 mencapai Rp292,75 triliun atau 21,88 persen, lebih rendah dari capaian periode sama tahun lalu 22,89 persen. Menurut Mendagri, pendapatan yang kuat penting untuk membiayai program prioritas seperti pengentasan kemiskinan, program gizi, dan janji politik kepala daerah.
"Kalau pendapatan lemah, program-program unggulan enggak akan bisa dipenuhi karena uangnya enggak ada," tegasnya.
Mendagri meminta Pemda yang sudah berhasil meningkatkan pendapatan agar juga mempercepat belanja, namun tetap menjaga keseimbangan. "Percuma punya uang banyak kalau disimpan saja, pertumbuhan ekonomi akan melamban. Tapi jangan belanja melampaui pendapatan karena defisit hanya bisa ditutup lewat utang atau SiLPA," jelasnya.
Dalam rapat ini, turut hadir Kepala LKPP Hendrar Prihadi, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, dan Kepala BGN Dadan Hindayana, untuk membahas persoalan pengadaan, tren ekonomi, serta isu gizi nasional. Rapat juga diikuti para gubernur, bupati, wali kota, dan pejabat Kemendagri.
Mendagri berharap rapat ini memberi Pemda pemahaman utuh agar kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran. “Dengan pemahaman yang komprehensif, Pemda bisa kenali kondisi riil di lapangan,” pungkasnya.
---
KI
%20(1)-min.png "Redaksi")
