%20(1).gif)
.gif)
%20(1)-min.png)
MERANTI KABARAN.ID — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar Rapat Paripurna DPRD dengan agenda penyampaian Jawaban Kepala Daerah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2026 serta penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026, Selasa (25/11/2025) di Balai Sidang Paripurna DPRD Meranti.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dan dihadiri Wakil Ketua dan anggota DPRD, Forkopimda, pejabat vertikal, Sekda Meranti, camat se-Kabupaten Meranti, serta tamu undangan lainnya.
Bupati Komitmen Perbaikan RAPBD dan Penguatan PAD
Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar menyampaikan apresiasi atas pandangan seluruh fraksi terhadap Ranperda APBD 2026. Ia menegaskan bahwa seluruh masukan DPRD akan menjadi dasar penyempurnaan dokumen RAPBD.
“Pandangan umum fraksi merupakan komitmen kolektif kita agar anggaran benar-benar berpihak pada rakyat, efektif, efisien, dan berdampak nyata,” ujar Bupati Asmar.
Pemkab fokus memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah menurunnya alokasi transfer pusat melalui identifikasi sumber penerimaan baru, rekonsiliasi perpajakan, sistem pajak elektronik QRIS, peningkatan SDM fiskal, serta penyusunan regulasi pemungutan pajak daerah. Pemkab juga menunggu penyelesaian revisi Perda Pajak Daerah yang kini dibahas Pansus DPRD.
Belanja Modal Menurun, Pemkab Minta Sinergi DPRD
Meski menghadapi keterbatasan fiskal, belanja modal tetap diprioritaskan terutama pembangunan jalan poros antar desa melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Bupati memastikan komitmen mandatory spending:
Pendidikan 44%
Infrastruktur 26%
Pengawasan 0,54%
Pegawai 33%
Perkuat Lobi Pusat dan Dukung PSN
Untuk menutup kesenjangan fiskal, Pemkab meningkatkan komunikasi dengan pemerintah pusat untuk memaksimalkan DAK dan DBH. Program diarahkan mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN), seperti Program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Ketahanan Pangan dan Penguatan Koperasi Merah Putih.
Digitalisasi Layanan dan Rencana Rumah Singgah
Menanggapi masukan fraksi soal layanan kesehatan, Pemkab menjelaskan penggunaan Aplikasi Mobile JKN untuk antrean fasilitas kesehatan dengan opsi manual sebagai alternatif. Pemkab juga merencanakan pemanfaatan Mess Pemda sebagai rumah singgah pasien Meranti di Pekanbaru.
Anggota DPRD Fraksi NasDem Rosihan Afrizal, S.H., mewakili Bapemperda memaparkan Propemperda 2026 sebagai agenda legislasi daerah yang wajib disahkan sebelum APBD murni. Penyusunan ranperda mengacu Surat Kemendagri Nomor 100.2.1.6/5468/OTDA dengan batas maksimal 25% ranperda dari tahun sebelumnya dan wajib disertai naskah akademik.
Sinergi Legislatif–Eksekutif
Menutup penyampaiannya, Bupati Asmar menegaskan pentingnya kolaborasi untuk menyelesaikan RAPBD 2026 tepat waktu.
“Dengan semangat kebersamaan, kita wujudkan Meranti yang unggul, agamis, sejahtera, berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.”
%20(1)-min.png "Redaksi")
