Geothermal Gunung Gede: Ketika Janji Energi Bersih Didemo Rakyat Cianjur, Dimana Posisi Bupati & KDM?

 

Oleh Adrian | Perdana Indonesia 

Di kaki Gunung Gede, air sumur tak lagi sama. Pagi yang dulu menampung suara padi dan nasihat tetangga kini tertahan oleh kecemasan: bisakah tanah dan mata air yang memberi hidup pada kampung-kampung itu bertahan ketika pipa, bor, dan mesin besar berkata ini untuk “energi hijau”? Wajah-wajah petani Cipanas menutup mulut ketika wartawan menanyakan: “Apakah ini untuk kita, atau untuk korporasi yang menakar untung?”

Proyek panas bumi di kawasan Gunung Gede—yang konsesinya dipegang oleh perusahaan panas bumi swasta—menjadi pemicu unjuk rasa warga Cianjur yang menolak kehadiran aktivitas eksplorasi dan pengerjaan di wilayah mereka.

Warga mengeluhkan ancaman terhadap pasokan air, potensi kerusakan lahan pertanian, serta kurangnya keterlibatan dan kompensasi yang jelas bagi masyarakat terdampak. Berita-berita lokal mencatat aksi penolakan dan tuntutan agar pemerintah daerah menghentikan kegiatan sampai kajian lingkungan dan sosialisasi yang kredibel dilakukan. 

Di sisi lain, pelaku usaha yang memegang konsesi ini adalah bagian dari kelompok usaha besar yang sedang memperluas portofolio energi terbarukan — termasuk panas bumi — sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk transisi energi.

Publikasi resmi perusahaan induk menyatakan komitmen investasi pada proyek-proyek panas bumi di beberapa lokasi, menjadikannya pemain besar dalam rantai nilai energi nasional.

Namun status kepemilikan dan struktur keuntungan proyek ini membuat publik bertanya: berapa porsi manfaat yang masuk ke kas daerah dan berapa yang mengalir ke pemilik modal? 

Kawasan itu juga berdekatan dengan wilayah konservasi dan area resapan air yang krusial bagi ekosistem lokal — sebuah fakta yang menambah wajar kekhawatiran warga akan dampak jangka panjang terhadap hidrologi setempat dan keanekaragaman hayati. Ketika hulu terganggu, banjir dan kekeringan adalah tagihan yang datang belakangan kepada masyarakat. 

Apa yang terjadi di Cianjur bukan sekadar urusan “proyek vs. warga”. Ini tentang kredibilitas pembangunan yang sering merasa mapan ketika bertemu desa: izin berkilau di atas meja, konsultasi sekilas di ruang pertemuan, lalu alat berat masuk tanpa secangkir kopi untuk tetangga yang kehilangan mata pencaharian.

Bila perusahaan dapat keuntungan besar dari penjualan listrik dan kredit karbon, sementara masyarakat menanggung risiko berkurangnya air, rusaknya kebun, dan hilangnya lapangan hidup, maka persamaan itu tidak adil secara moral — dan tidak akan bertahan secara politik.

Secara teknis, panas bumi adalah energi bersih kalau dikelola dengan benar — emisi rendah, andal, dan membantu transisi dari bahan bakar fosil. Tetapi “dikelola dengan benar” mensyaratkan dua hal yang kini dipertanyakan di Cianjur: pertama, kajian AMDAL (dengan data hidrogeologi dan dampak sosial) yang independen dan transparan; kedua, mekanisme pembagian manfaat yang jelas—dari pekerjaan lokal, royalti, infrastruktur yang benar-benar menyentuh desa, hingga jaminan pemulihan lahan. Tanpa itu, janji “energi hijau” mudah berubah menjadi narasi yang menyingkirkan warga lokal. 

Solusi bukan berada di kursi sidang yang dingin atau dalam pernyataan pers korporasi. Solusi harus dimulai dari meja yang sama: Bupati Cianjur Dokter @dr.mohammadwahyu Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi , wakil perusahaan pemegang konsesi, wakil KLHK/ESDM, dan — yang paling penting — perwakilan rakyat Cianjur (tokoh adat, perwakilan petani, KUD, perempuan nelayan air tawar).

Dari pertemuan itu harus lahir kesepakatan pedoman: moratorium aktivitas sampai audit independen selesai; jaminan konservasi mata air; dana kompensasi yang dikelola transparan; dan persentase produksi yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur lokal dan dana cadangan bencana. Selain itu, perlu program pelatihan kerja prioritas untuk warga setempat sehingga manfaat ekonomi bukan sekadar angka di laporan tahunan korporasi. 

Korporasi yang mengeruk sumber daya harus menempatkan keamanan sosial dan ekologis sebagai prasyarat investasi — bukan sebagai penunda ketika protes sudah memanas. Dan pemerintah daerah harus berani menahan izin sampai ada jaminan ilmiah dan sosial yang tak terbantahkan. Rakyat tidak minta larangan total terhadap energi baru; mereka menuntut keadilan — pembagian risiko dan manfaat yang masuk akal.

Kepada Bupati Cianjur dr. Wahyu dan Kang Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat: duduklah. Duduklah bukan untuk foto bersama lalu bubar, tetapi duduklah sampai ada lembaran kerja yang membumi — masterplan konservasi hulu, komitmen bagi hasil yang mengikat, dan skema mitigasi air yang jelas.

Jangan biarkan narasi “energi hijau” menjadi alat untuk merapikan neraca korporasi sambil mengosongkan sumur warga. Bangunlah konsensus yang membuat energi itu benar-benar milik publik — bukan hanya milik pemegang saham.

Kita berdiri bersama rakyat Cianjur yang menolak proyek geothermal ketika ia datang tanpa kepastian; bukan menolak teknologi, tapi menolak pengabaian. Jadikan momen ini pelajaran: kalau pembangunan tidak menyertakan keadilan, ia hanya akan menyuburkan ketidakpercayaan.

Ajak semua duduk; jika perlu, undang akademisi hidrogeologi, LSM lingkungan, dan mediator independen. Selesaikan — bukan dengan janji, tapi dengan kesepakatan yang bisa dipegang dan diuji.

Karena ketika tanah yang memberi makan itu ditawar dengan mudah, maka apa yang tersisa dari sebuah bangsa selain kata-kata manis pada panel surya dan touchen pada layar? Kita ingin energi yang menghangatkan rumah, bukan yang mendinginkan nurani.

Mari tuntaskan ini bersama — Bupati Cianjur, Kang Dedi Mulyadi, duduk bareng seluruh stakeholder, dan cari solusi win-win yang nyata. Jadikan rakyat Cianjur sebagai obyek utama pembangunan ini. Rakyat yang menolak proyek geothermal tetaplah bersatu. Lindungi sumber hidup, jangan demo anarkis, upayakan terus ruang dialog dan untuk para perusahaan yang terlibat, tolong hormati manusia yang ada di tanah itu.

#geothermalgununggede #bupaticianjur #kdmbapakaing