Presiden Prabowo Dicari Publik Soal Perkap Polri

Hari ini, nama Prabowo Subianto tidak dicari di tenda pengungsian. Tidak di pinggir sungai yang meluap. Tidak di antara puing-puing rumah rakyat. Ia dicari di satu tempat yang jauh lebih sunyi tapi menentukan: di simpang kekuasaan dan konstitusi.

Perkap Polri Nomor 10 Tahun 2025 lahir sebagai “jawaban” atas Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Di atas kertas, ini terlihat administratif. Tapi dalam praktik ketatanegaraan, ini ganjil. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Ia bukan opini. Ia hukum. Ketika sebuah Peraturan Kapolri berdiri seolah menandingi putusan MK, publik wajar bertanya: ini negara hukum, atau negara tafsir?

Nama Kapolri Listyo Sigit Prabowo ikut terseret. Bukan karena personal, tapi karena jabatan. Apalagi di saat yang sama, pemerintah dan DPR terlihat kompak mengkritik MK—bukan lewat jalur konstitusional, melainkan lewat pernyataan politik.

Di sinilah publik menoleh ke Prabowo Subianto. Bukan karena ia lemah, justru karena ia kuat. Presiden yang selama ini hadir di lokasi bencana, menggendong empati, kini diuji di medan yang lebih licin: apakah ia membiarkan hukum ditafsirkan sepihak oleh aparat, atau menegakkan garis tegas negara hukum?

Jika Perkap ini lahir tanpa sepengetahuan Presiden, itu problem kepemimpinan. Jika dengan sepengetahuan Presiden, itu problem konstitusi. Dua-duanya berat. Dan di tengah itu, Komisi Percepatan Reformasi Polri terdengar seperti nama besar dengan langkah kecil—ada, tapi tak terasa.

Perkap melawan putusan MK ibarat pistol mainan menantang senjata konstitusi. Bukan soal berani atau tidak, tapi soal pantas atau tidak.

Kalau negara ingin merapikan relasi Polri, jalurnya jelas: revisi undang-undang, bukan akrobat regulasi. Kalau ada perbedaan tafsir dengan MK, jawabannya debat hukum terbuka, bukan regulasi sektoral.

Rakyat tidak menuntut drama. Mereka menuntut kepastian.

Pak Prabowo, hari ini Bapak dicari bukan sebagai presiden bencana, tapi presiden konstitusi. Piring-piring kotor kekuasaan memang banyak. Tapi justru di situlah sejarah menilai: siapa yang membersihkan, dan siapa yang membiarkannya menumpuk.

#Prabowo #NegaraHukum #PutusanMK #Polri #Konstitusi