Kabaran.id, Thailand - Situasi keamanan di
perbatasan Thailand dan Kamboja kembali memburuk. Pemerintah Thailand resmi
memberlakukan status darurat militer disertai jam malam di sejumlah wilayah
pada Ahad (14/12/2025), menyusul eskalasi konflik bersenjata yang kian intens.
Harian lokal Khaosod melaporkan, seorang prajurit
Angkatan Darat Thailand gugur saat menjalankan tugas di kawasan perbatasan
setelah wilayah tersebut diserang roket BM-21 pada hari yang sama.
Juru Bicara Kementerian Pertahanan Thailand, Surasant
Kongsiri, mengungkapkan bahwa jam malam diterapkan di empat distrik di Provinsi
Trat. Ia menegaskan bahwa baku tembak masih terjadi di beberapa titik sepanjang
garis perbatasan, sebagaimana dilansir Bangkok Post.
Dengan status darurat militer tersebut, aparat keamanan
diberikan kewenangan luas, termasuk melakukan penahanan, penggeledahan terhadap
individu, kendaraan, hingga bangunan yang dinilai berpotensi mengancam
stabilitas keamanan.
Di medan tempur, pasukan marinir Thailand dilaporkan
berhasil merebut kembali sebagian besar wilayah Ban Sam Lang dan Ban Nong Ree
di kawasan Cham Rak, Distrik Muang, usai terlibat pertempuran sengit dengan
militer Kamboja. Informasi ini disampaikan oleh Thai PBS.
Panglima Tertinggi Angkatan Darat Thailand, Jenderal
Chaiyapruek Duangprapat, menyatakan bahwa operasi militer yang dilakukan
bertujuan untuk memastikan Kamboja tidak lagi menjadi ancaman strategis bagi
Thailand dalam jangka panjang.
Sementara itu, versi berbeda disampaikan Kementerian
Pertahanan Kamboja. Menurut laporan Khmer Times, pihaknya menuding militer
Thailand melakukan serangan ke sejumlah desa menggunakan artileri berat,
pengeboman dari jet tempur F-16, serta pengerahan pasukan infanteri.
Di tengah memanasnya konflik, berbagai upaya diplomatik
terus dilakukan. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, mengungkapkan melalui
platform X bahwa dirinya telah melakukan komunikasi terpisah dengan Perdana
Menteri Kamboja Hun Manet dan Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul.
Anwar mendesak kedua negara untuk segera menghentikan permusuhan.
Ia juga mengusulkan pengerahan Tim Pengamat ASEAN (ASEAN
Observer Team/AOT) yang akan dipimpin oleh Panglima Angkatan Bersenjata
Malaysia guna memantau situasi di lapangan. Misi tersebut, menurut Anwar, akan
didukung teknologi pemantauan satelit milik Amerika Serikat.
Namun demikian, Anwar menyebutkan bahwa Perdana Menteri
Thailand Anutin Charnvirakul menilai gencatan senjata belum dapat
direalisasikan dalam waktu dekat. Menurut laporan Thai Enquirer, Bangkok
berpandangan bahwa kondisi saat ini belum memungkinkan untuk perundingan damai.
Sebaliknya, Perdana Menteri Kamboja Hun Manet menyatakan
dukungannya terhadap inisiatif gencatan senjata. Melalui unggahan di Facebook
pada Sabtu, ia menyebut Kamboja “menyambut dan mendukung” usulan perdamaian
yang disampaikan Anwar Ibrahim.
Dampak konflik ini sangat signifikan. Bentrokan di
sepanjang perbatasan telah memaksa sekitar 700.000 warga mengungsi di kedua
negara. Jumlah korban jiwa dilaporkan mencapai 34 orang sejak Senin.
Di Kamboja, sedikitnya 11 warga sipil dilaporkan tewas.
Sementara di Thailand, korban meninggal terdiri dari 16 prajurit dan tujuh
warga sipil. Selain itu, lebih dari 290 personel militer dan kepolisian
dilaporkan mengalami luka-luka.
Thailand dan Kamboja sebelumnya sempat menandatangani
kesepakatan damai di Kuala Lumpur pada Oktober lalu. Namun, perjanjian tersebut
ditangguhkan setelah beberapa tentara Thailand mengalami luka serius akibat
ledakan ranjau darat di wilayah perbatasan.
Hingga kini, sekitar 18 tentara Kamboja masih ditahan
oleh otoritas Thailand terkait sejumlah insiden yang terjadi dalam lima bulan
terakhir.
Sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja sendiri
telah berlangsung lama dan kerap memicu bentrokan berdarah. Pada Juli lalu,
konflik serupa bahkan dilaporkan menelan sedikitnya 48 korban jiwa. *


