%20(1).gif)
.gif)
Kabaran.id, Bandung - Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Maulana Yusuf Erwinsyah, mengkritik pelaksanaan perayaan Milangkala Tatar Sunda yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Barat di sembilan kabupaten/kota pada 2–18 Mei 2026.
Menurutnya, rangkaian kegiatan tersebut dinilai tidak sesuai dengan kaidah sejarah atau bersifat ahistoris.
Dalam keterangannya di Bandung, Jumat (15/5/2026), Maulana menilai penetapan Hari Tatar Sunda yang merujuk pada peristiwa tahun 669 Masehi tidak memiliki penjelasan historis yang utuh, terutama terkait alasan pelaksanaan rangkaian kegiatan selama 16 hari.
“Ini sama saja dengan mengajarkan sejarah Sunda yang salah terhadap masyarakat Jawa Barat. Dan pemerintah wajib memperbaiki itu,” ujar Maulana.
Ia menilai pelaksanaan kegiatan yang dimulai dari Sumedang dan berakhir di Kota Bandung juga tidak mencerminkan sejarah Tatar Sunda secara menyeluruh karena hanya melibatkan sembilan kabupaten/kota.
Maulana mengaku telah menyampaikan kritik tersebut dalam Sidang Paripurna DPRD Jawa Barat pada 11 Mei 2026 yang turut dihadiri Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Selain aspek sejarah, Maulana juga menyoroti penggunaan anggaran kegiatan yang dinilai perlu dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik.
Ia memperkirakan anggaran kegiatan mencapai Rp2,7 miliar untuk empat kabupaten/kota dan mempertanyakan sumber pendanaan di wilayah lainnya.
“Lalu bagaimana dengan lima kabupaten/kota lainnya, apakah itu dari anggaran daerah mereka sendiri?” katanya.
Menurut Maulana, pernyataan pemerintah daerah yang menyebut kegiatan tersebut tidak menggunakan APBD, namun tetap masuk dalam perencanaan pemerintah, dinilai bertentangan dengan prinsip pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Ia juga menilai perayaan tersebut belum mencerminkan empati terhadap kondisi masyarakat Jawa Barat yang masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kemiskinan, pendidikan, kesehatan, hingga pemulihan pascabencana.
“Seharusnya pemerintah fokus memperbaiki diri di hadapan dokumen penilaian satu tahun sebelumnya, yaitu LKPJ,” ujarnya.
Karena itu, Maulana meminta agar kegiatan Milangkala Tatar Sunda dihentikan sementara untuk dievaluasi bersama para ahli sejarah Sunda.
Ia juga mengusulkan penyusunan buku sejarah Sunda dan Jawa Barat yang dapat menjadi referensi pembelajaran bagi siswa maupun masyarakat umum.
“Biarkan anak-anak kita dan masyarakat Jawa Barat kelak mencintai sejarah dan budaya Sunda dengan referensi pasti, bukan lahir dari cinta buta seseorang kepada Sunda itu sendiri,” tuturnya.
Perayaan Milangkala Tatar Sunda sendiri dijadwalkan memasuki tahap akhir pada 16 Mei 2026 di Bandung dengan agenda arak-arakan mahkota Binokasih dan pawai budaya dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.
Hari Tatar Sunda akan diperingati setiap 18 Mei mulai 2026 sesuai Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Hari Tatar Sunda. (AN/Bd20) **
