%20(1)-min.png)
SELATPANJANG, KABARAN.ID – Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Alah Air 1 dengan ID 82XN5KWK di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, disebut belum beroperasi selama hampir sembilan bulan akibat persoalan administrasi.
Mitra dapur SPPG Alah Air 1, Nurul Fadli, mengatakan kendala tersebut terjadi setelah pihaknya mengajukan proses pergantian yayasan pada akhir Desember 2025. Hingga kini, operasional dapur belum dapat kembali berjalan karena masih menunggu penyelesaian akses user maker dan signer.
Fadli menjelaskan, proses pergantian yayasan telah melalui koordinasi dengan sejumlah pihak terkait, mulai dari Koordinator Wilayah (Korwil), Kepala Regional (Kareg), KPPG, hingga SAGI. Ia juga mengaku beberapa kali mendatangi kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta untuk menindaklanjuti proses administrasi tersebut.
Berawal dari Pergantian Yayasan
Fadli mengungkapkan, saat awal berdiri, SPPG Alah Air 1 berada di bawah naungan Yayasan Pemuda Indragiri Hilir Berjaya. Namun dalam perjalanan, pihaknya mengajukan pergantian yayasan karena adanya perbedaan terkait komitmen biaya yang diminta yayasan sebelumnya.
“Saat dapur ini berdiri, saya menggunakan Yayasan Pemuda Indragiri Hilir Berjaya. Karena ada permintaan komitmen fee sebesar Rp1.500 per ompreng yang menurut saya cukup besar dan tidak sanggup saya penuhi, maka saya mengajukan pergantian yayasan,” ujar Fadli.
Menurutnya, selama proses pergantian yayasan berlangsung, pihak yayasan lama meminta agar dapur tidak beroperasi terlebih dahulu. Permintaan tersebut dipenuhi karena proses perpindahan yayasan membutuhkan persetujuan dari pihak sebelumnya.
Pergantian Yayasan Telah Disetujui
Fadli menyebut proses perpindahan yayasan dari Yayasan Pemuda Indragiri Hilir Berjaya ke Yayasan Anak Desa telah mendapatkan persetujuan pada 18 Mei 2026.
Persetujuan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 138/BA.K/PY/JAKARTA/V/2026.
“Status dapur saya alhamdulillah sudah berpindah ke Yayasan Anak Desa. Kami juga sudah melewati tahapan survei dan beberapa tahapan lainnya,” katanya.
Namun, setelah proses pergantian yayasan disetujui, masih terdapat tahapan administrasi yang belum selesai, yakni penerimaan email untuk memperoleh akses user maker dan signer.
Fadli menjelaskan, akses tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam proses administrasi agar operasional SPPG dapat kembali berjalan.
“Saya sudah beberapa kali bolak-balik ke Jakarta dengan biaya yang tidak sedikit. Saya juga sudah beberapa kali menyurati BGN agar persoalan ini dapat diselesaikan, tetapi sampai sekarang belum ada hasil yang saya harapkan,” ungkapnya.
Mitra Harapkan Kepastian
Fadli berharap persoalan administrasi tersebut segera mendapat perhatian dari pihak terkait sehingga SPPG Alah Air 1 dapat kembali beroperasi.
Ia mengatakan, lamanya proses tersebut memberikan dampak terhadap keberlangsungan usaha dan investasi yang telah dikeluarkan untuk membangun serta mempersiapkan dapur pelayanan gizi tersebut.
“Kami sebagai mitra merasa sudah ikut membantu pemerintah menyukseskan program Presiden Prabowo. Kami berharap investasi dan usaha yang sudah kami bangun juga mendapat perhatian dan kepastian,” ujarnya.
Menurut Fadli, hampir sembilan bulan tidak beroperasinya dapur bukan hanya berdampak pada pelayanan, tetapi juga terhadap keberlanjutan usaha yang telah dipersiapkan.
“Karena proses administrasi yang belum selesai, dapur saya sudah sekitar sembilan bulan tidak beroperasi. Kami tentu berharap ada kejelasan dan solusi dari pihak terkait,” katanya.
Meski menyampaikan keluhan tersebut, Fadli menegaskan dirinya tidak bermaksud menyalahkan pihak tertentu. Ia hanya berharap ada kepastian mengenai penyelesaian proses administrasi agar dapur dapat kembali menjalankan pelayanan.
“Harapan saya, persoalan ini bisa segera diselesaikan. Kami ingin bekerja dan menjalankan program ini dengan baik. Jangan sampai persoalan administrasi yang berlarut-larut justru menimbulkan kerugian bagi pihak yang telah berinvestasi,” pungkasnya.
Korwil BGN Meranti: Sudah Dilaporkan ke Pimpinan
Sementara itu, Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Kepulauan Meranti, Suryani, membenarkan adanya kendala terkait akses user maker dan signer pada SPPG Alah Air 1.
Suryani mengatakan, pihak Korwil telah melakukan koordinasi dan melaporkan persoalan tersebut kepada pimpinan.
“Kami selaku Korwil sudah sering berkoordinasi dengan pimpinan terkait permasalahan SPPG Alah Air 1 yang belum menerima email user maker dan signer. Kami sudah melaporkan hal ini kepada pimpinan, namun sampai saat ini belum juga ada hasilnya,” ujar Suryani.
Ia berharap laporan yang telah disampaikan dapat segera mendapat tindak lanjut sehingga SPPG Alah Air 1 dapat kembali beroperasi.
“Saya berharap laporan dari kami dan mitra agar segera ditanggapi, sehingga SPPG Alah Air 1 bisa beroperasional kembali,” harapnya.
Menunggu Penjelasan BGN Pusat
Hingga berita ini diterbitkan, persoalan SPPG Alah Air 1 masih menunggu penyelesaian pada tahapan administrasi terkait akses user maker dan signer.
Belum diperoleh penjelasan dari BGN tingkat pusat mengenai status permohonan akses tersebut, termasuk kendala maupun tahapan yang masih harus diselesaikan sebelum dapur tersebut kembali beroperasi.
Keterangan resmi dari BGN pusat diharapkan dapat memberikan kejelasan terkait proses administrasi tersebut sekaligus menjawab harapan mitra dan Korwil agar pelayanan SPPG Alah Air 1 dapat segera berjalan kembali.
(Redaksi)
---
KI
%20(1)-min.png "Redaksi")
.png)
