 |
| Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Banyaknya kepentingan dan ego sektoral yang dikedepankan oleh masing-masing instansi yang berwenang, menjadi penyebab permasalahan ini semakin berlarut-larut. |
Kabaran Jakarta, - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Banyaknya kepentingan dan ego sektoral yang dikedepankan oleh masing-masing instansi yang berwenang, menjadi penyebab permasalahan ini semakin berlarut-larut.
Pantauan Kabaran.id melalui akun Facebook nya Luhut Binsar Pandjaitan, “Saya rasa masalah tata kelola dan penegakan hukum laut di Indonesia, tak kunjung tuntas. Dampaknya adalah tindak kejahatan yang semakin masif terjadi di wilayah laut Indonesia, dari mulai penyelundupan hasil-hasil laut sampai kegiatan ilegal dan “unreported and unregulated fishing kerap terjadi,” tulisnya (18/3/2022).
LEMKASPA: Penghapusan JKA, Legislatif dan Eksekutif "Beek Lagee China Saboeh Geudong"
“Saya juga menemukan fakta bahwa pelanggaran ini belum semuanya mampu diproses oleh aparat yang berwenang, dikarenakan tumpang tindihnya berbagai kebijakan dan peraturan dimana setidaknya ada tujuh kementerian lembaga yang mengurusi tata kelola laut ini,” ucap Luhut.
Karenanya hari ini, saya bersama Menko Polhukam dan seluruh jajaran K/L terkait kembali mempertegas lagi komitmen dan keseriusan dari arahan Presiden Joko Widodo yang beliau sampaikan pada Februari 2020 lalu.
Bukan Orang Sembarangan, Ini Sosok Ketum PPWI Wilson Lalengke
Dimana Bakamla akan berperan sebagai koordinator penegakan hukum di wilayah laut Indonesia, “Kebijakan ini akan tertuang dalam segala bentuk peraturan yang harus segera selesai dirumuskan dalam waktu dekat,” kata Luhut.
Bakamla akan diberikan mandat untuk menegakkan hukum nasional di wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi Republik Indonesia khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan.
Shalat Jumat Perdana di Masjid Jamiatul Mutmainnah, Ini Pesan Bupati
“Selain itu, Bakamla juga harus berperan dalam mensinergikan seluruh potensi penegak hukum dari instansi terkait yang ada di laut,” tegas Luhut.
Pola ini akan mengatasi segala potensi tindak pidana dalam kaitannya dengan pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah laut Indonesia. Kebijakan ini sekaligus menjadi solusi atas semua keluhan-keluhan yang masuk terkait pemeriksaan terhadap pelaku usaha di laut yang selalu dilakukan secara berulang-ulang.
Giat Police to School, Satlantas Kampanyekan Keselamatan Berlalulintas
“Saya berpesan kepada seluruh Kementerian dan Lembaga yang berperan dalam perumusan kebijakan ini bahwa ketika arahan Presiden ini diberikan, kita hanya perlu melaksanakannya dengan tepat,” kata Luhut.
Secara khusus saya juga mengharapkan agar Bakamla sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam keamanan laut, tidak berpolitik dan menimbulkan distorsi terkait kebijakan ini.
Perbaiki Jembatan Pedalaman Papua, Satgas Yonif MR 412 Kostrad Buka Jalur
“Jadilah seorang abdi negara yang punya integritas dalam bekerja dan menjaga reputasi. Jagalah kepercayaan dan amanat yang sudah diberikan oleh atasan anda sebaik mungkin, karena dengan kepercayaan yang saling sinergis antar lembaga yang berwenang, akan menciptakan tata kelola keamanan laut Indonesia yang lebih solid demi mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia,” harap Luhut.
