Hal ini disampaikan M. Rafik Perkasa Alamasyah Ketua Umum Relawan Aliansi Masyarakat untuk Nawacita (Al Maun), Sabtu (23/07/2022). Dirinya merasa geram dan meminta Direksi Pertamina Patra Niaga dicopot atau mundur.
"Meninggalnya banyak korban kecelakaan maut Cibubur akibat lemahnya kinerja dalam mengawasi rekrutmen supir. Jadi sudah sepantasnya para Direksi Pertamina Patra Niaga dicopot atau mundur," ucap Rafik akrabnya dengan tegas.
Kata dia, perusahaan yang mengatur transportasi truk untuk PT Pertamina (Persero), salah satunya adalah Perusahaan Pertamina Patra Niaga. Dimana diketahui PT Pertamina Patra Niaga masih anak perusahaan dari PT Pertamina yang bertugas di bidang distribusi logistik.
"Kami mendesak agar pemerintah dan Pertamina sebagai induk perusahaan bertindak, agar kejadian yang merugikan masyarakat tidak terulang. Berbahaya kalau manajemennya amburadul, efeknya akan banyak kejadian seperti ini (red-kecelakaan maut)," ujar Rafik Ketum Al Maun organisasi yang bergerak sebagai relawan Jokowi pada Pilpres 2019 lalu tersebut
Rafik mempertanyakan legalitas pengemudi truk saat kecelakaan. Sebab ia menilai kelalaian si pengemudi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan. Apalagi katanya, sebelum tragedi yang menewaskan 11 korban itu, mobik truk sempat mengalami rem blong.
"Kami menilai perusahaan sebagai penanggung jawab distribusi bahan bakar Pertamina harusnya memberikan pelatihan pada awak truk. Pelatihan yang ia maksud adalah perihal keamanan berkendara (safety driving). Sehingga bisa memberikan pengalaman manajemen krisis yang tepat saat truk bermasalah," paparnya.
Menurutnya, apakah awak sopir pertamina sudah melakukan pelatihan safety driving secara berkala atau tidak?.
"Karena sertifikat safety driving ada masa waktunya. Selain itu Pertamina harus melakukan uji narkoba bagi awak tersebut secara berkala," tambah Rafik.
Namun, lebih jauh dari itu, dengan melihat kejadian PT Pertamina dan pemerintah seyogyanya bisa menindak manajemen Patra Niaga. Ia menilai dengan kejadian ini ada kegagalan manajemen dalam mengelola teknis pengiriman. Sehingga berdampak buruk dan berujung pada kematian.
"Kami minta kepada pemerintah untuk mengganti jajaran Direksi Patra Niaga serta Komisaris. Sebab ini telah menyelakakan rakyat sipil dalam proses distribusi bahan bakar," pungkas Rafik pria asal tanah minang Sumatera Barat ini. (red)