IMM Riau Desak Audit Krisis Listrik Meranti

PEKANBARU KABARAN.ID  —  Krisis kelistrikan yang masih terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti mendapat sorotan dari Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Riau. Sekretaris Bidang Media dan Komunikasi DPD IMM Riau, Muhammad Irfan Khusairi, mendesak adanya transparansi serta audit menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran dan program kelistrikan di daerah tersebut.

Irfan menilai persoalan listrik di Kepulauan Meranti bukan lagi sekadar gangguan teknis yang muncul sesekali. Menurutnya, pemadaman dan persoalan pasokan listrik telah berlangsung berulang selama bertahun-tahun sehingga berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat, dunia usaha, pendidikan, hingga pelayanan publik.

Ia menyoroti sistem kelistrikan Meranti yang masih banyak bergantung pada pembangkit berbahan bakar diesel, termasuk sejumlah fasilitas pembangkit yang melayani kebutuhan listrik masyarakat. Gangguan mesin, jaringan maupun persoalan pasokan bahan bakar, kata dia, kerap menjadi alasan yang kembali muncul ketika terjadi defisit daya.

“Persoalan ini tidak bisa lagi hanya berlindung di balik alasan teknis semata. Padamnya listrik menyangkut hak dasar masyarakat atas pelayanan publik yang layak,” ujar Irfan dalam pernyataannya, Rabu (12/8/2026).

Irfan juga mempertanyakan kesesuaian antara anggaran dan berbagai program yang selama ini dialokasikan untuk mendukung pelayanan kelistrikan dengan kondisi yang dirasakan masyarakat. Ia meminta pihak terkait memberikan penjelasan terbuka mengenai penggunaan anggaran untuk penyediaan, pemeliharaan, subsidi maupun pembangunan infrastruktur kelistrikan di Kepulauan Meranti.

“Saya tidak sedang mencari siapa yang salah, tetapi sedang memastikan agar kepentingan masyarakat tidak dikalahkan oleh kepentingan segelintir pihak. Jika semuanya telah sesuai aturan, buktikan dengan transparansi. Jika ada penyimpangan, ungkap dan tindak tegas, jangan biarkan gelapnya listrik di Kepulauan Meranti menjadi gelapnya transparansi anggaran,” tegasnya.

Menurut Irfan, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan dan penggunaan anggaran yang berkaitan dengan pelayanan publik. Karena itu, ia mendorong adanya audit yang dilakukan secara objektif oleh lembaga berwenang agar persoalan kelistrikan Meranti dapat dilihat secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga hasil program.

IMM Riau, lanjutnya, tidak bermaksud menuduh pihak tertentu telah melakukan penyimpangan. Namun, kondisi yang terus berulang dinilai perlu dijawab dengan pemeriksaan yang transparan sehingga masyarakat memperoleh kepastian mengenai akar persoalan dan langkah penyelesaiannya.

“Jika memang seluruh pengelolaan anggaran telah dilakukan dengan benar, kami mendorong agar data dan laporan terkait dapat dibuka secara transparan kepada masyarakat. Namun jika audit menemukan adanya pelanggaran, tentu harus ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” katanya.

Irfan berharap persoalan kelistrikan di Kepulauan Meranti tidak terus menjadi masalah tahunan tanpa penyelesaian permanen. Ia meminta PLN, pemerintah daerah, lembaga pengawas serta pemangku kepentingan lainnya duduk bersama menyusun solusi jangka panjang agar masyarakat Meranti mendapatkan layanan listrik yang stabil, andal, dan berkelanjutan.