Fahri Hamzah: Capres Masih Bisa Berubah Sesuai Situasi Politik

Kabaran Jakarta, - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang  Rakyat Indonesia (Gelora) Fahri Hamzah mengatakan peta dukungan calon presiden pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 bisa saja berubah karena bergantung pada situasi dan keadaan politik saat ini. 

Selain itu, masa pendaftaran pencalonan Presiden oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru dibuka pada 19 Oktober 2023, dan calon presiden baru diumumkan pada 25 November 2023. 

Diketahui, tiga calon presiden telah muncul sejauh ini, yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. 

 

 “Pilkada masih jauh. Kita masih punya waktu 5 bulan untuk mendaftar sebagai capres. Terlalu lama dan terlalu mungkin semuanya akan berubah," kata Fahri Hamzah dalam keterangan tertulis, Minggu (18/6/2023). 

Fahri mengkritisi langkah sejumlah partai koalisi, termasuk calon presiden yang diusungnya, yang tampak mendapatkan momentum. Hanyalah sebuah drama yang tidak menguntungkan masyarakat itu sendiri. 

 

 "Pada pemilu sebelumnya, para calon bisa muncul di saat-saat terakhir, bahkan dalam waktu 1x2 jam. Artinya, pertemuan-pertemuan ini sebenarnya hanya drama," katanya. Kecuali pertemuan itu berlangsung sebagai bagian dari diskusi mendalam, misalnya untuk lebih membuka platform koalisi. 

"Bahwa jika calon ini berkuasa, dia akan melakukan ini..., itu. Tapi jika partai ini beraliansi dengan partai ini, hal-hal ini yang  akan dilakukan. Tidak ada yang seperti itu," katanya. 

Menurutnya, aliansi saat ini hanyalah sebuah drama pembuatan berita yang konteksnya adalah pertemuan belaka. Pada saat yang sama, publik sangat ingin mengetahui apakah ini akan berdampak pada politik negara di masa depan.  

"Tapi di penghujung hari, ada 75 hari kampanye, jadi ini berarti pertemuan ini hanya akan menjadi drama. Karena sekali lagi, aturan pemilihan presiden tidak ada masalah menggunakan PT 20 persen," kata Fahri.  

Terakhir, Fahri mengingatkan para elit dan pemimpin Indonesia agar sadar bahwa pemilu nasional harus memilih pemimpin dari berbagai latar belakang dan janji serta prestasinya untuk masa depan. 

 

Jadi semoga saja ini bukan sekedar omongan yang tidak relevan dengan minat masyarakat untuk mencari tahu siapa pemimpin sebenarnya. 

“Bagaimana menurut dia (calon pemimpin), mau dibawa kemana bangsa ini? Hal-hal tersebut jangan ditutupi dengan kesenangan semata, seperti yang selama ini dilakukan,” tegas Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019.

KI