Kabaran Jakarta, – Kemendagri inisiasi pengembangan model PPT-Kespro untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu di berbagai daerah di Indonesia. Dirjen Bina Bangda, Restuardy Daud, mengungkapkan bahwa perencanaan program kesehatan ibu dan keluarga berencana berbasis hak masih lemah dan belum menjadi prioritas utama di berbagai daerah.
"Pentingnya kesehatan reproduksi sering kali belum disadari oleh para pemimpin daerah, padahal kontribusinya sangat besar terhadap pembangunan sumber daya manusia di daerah," ujarnya, Senin (10/6).
Salah satu faktor yang menyebabkan lemahnya perencanaan ini adalah keterbatasan pemahaman dan komitmen para pemimpin daerah terkait pentingnya kesehatan reproduksi. Akibatnya, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah menjadi terhambat.
Menanggapi masalah ini, pemerintah melalui Program Kerja Sama Pemerintah RI-UNFPA Siklus-10 (2021-2025) menginisiasi pengembangan model Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi (PPT-Kespro). Model PPT-Kespro dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen pemimpin daerah terhadap pentingnya kesehatan reproduksi dalam pembangunan sumber daya manusia.
Program PPT-Kespro telah diuji coba di lima kabupaten, yaitu Kabupaten Lombok Timur (NTB), Kabupaten Jember (Jawa Timur), Kabupaten Brebes (Jawa Tengah), Kabupaten Garut (Jawa Barat), dan Kabupaten Serang (Banten). Uji coba ini memberikan pembelajaran penting bagi pemerintah daerah dalam hal koordinasi perencanaan, penganggaran, serta tata laksana program kesehatan reproduksi.
Dalam acara Bridging Leadership terkait Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi untuk Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu di Hotel Borobudur, Jakarta, Restuardy Daud mewakili Wamendagri menyampaikan bahwa pengembangan dan diseminasi model PPT-Kespro menjadi langkah strategis dalam memperbaiki perencanaan dan implementasi program kesehatan reproduksi di daerah.
Melalui koordinasi lintas sektor yang optimal, diharapkan model ini dapat berjalan efektif dan mencapai hasil yang diinginkan. Replikasi model ini diharapkan dapat mencapai penurunan angka kematian ibu yang signifikan dan memastikan kualitas kesehatan reproduksi yang lebih baik di seluruh Indonesia.
"Kami memandang perlu dilakukan diseminasi ke seluruh daerah, khususnya 545 daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak secara nasional dan memiliki periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan berakhir pada tahun 2024," ujar Restuardy Daud.
Kemendagri berharap, dengan mengadopsi model PPT-Kespro secara luas, akan tercapai penurunan angka kematian ibu yang signifikan dan kualitas kesehatan reproduksi yang lebih baik di seluruh Indonesia. Ini akan mendukung pertumbuhan penduduk yang seimbang dan kualitas sumber daya manusia yang optimal.
Pentingnya kesehatan reproduksi sering kali belum disadari oleh para pemimpin daerah, padahal kontribusinya sangat besar terhadap pembangunan sumber daya manusia di daerah. Inisiatif Kemendagri ini menjadi upaya strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama ibu dan anak, melalui perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.