Asmar Resmi Pimpin PKB Kepulauan Meranti

JAKARTA KABARAB.ID  – AKBP (Purn) H. Asmar resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kepulauan Meranti untuk masa bakti 2026–2031. Pelantikan berlangsung di kawasan bersejarah Taman Fatahillah, Kota Tua Jakarta, Rabu (22/7/2026), bersamaan dengan pelantikan ratusan pengurus DPC PKB dari seluruh Indonesia.

Pelantikan dipimpin langsung Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Prosesi diawali dengan pembacaan Surat Keputusan (SK) DPP PKB oleh Sekretaris Jenderal DPP PKB Hasanuddin Wahid, dilanjutkan pengambilan sumpah jabatan seluruh pengurus DPC PKB yang hadir.

“Dengan demikian, atas nama DPP PKB saudara-saudari saya nyatakan dilantik,” ujar Cak Imin saat memimpin prosesi pelantikan.

Dalam kepengurusan DPC PKB Kepulauan Meranti periode 2026–2031, Asmar akan didampingi H. Idris, M.Si sebagai Sekretaris dan Masnur, SH, MM sebagai Bendahara. Ketiganya diharapkan mampu memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus meningkatkan peran PKB di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bagi Asmar, amanah tersebut menjadi babak baru dalam perjalanan pengabdiannya. Mantan perwira menengah Polri yang juga pernah menjabat sebagai Bupati Kepulauan Meranti itu kini dipercaya memimpin roda organisasi PKB di daerah dengan membawa pengalaman di bidang pemerintahan, keamanan, dan pelayanan publik.

Pelantikan pengurus DPC kali ini merupakan bagian dari agenda nasional DPP PKB yang mengukuhkan 514 Ketua DPC dari seluruh Indonesia. Sebelum ditetapkan, seluruh calon menjalani proses seleksi berlapis yang melibatkan mekanisme musyawarah cabang, uji kompetensi, hingga asesmen psikologi oleh lembaga profesional.

Ketua Bidang Pengelola Organisasi DPP PKB, Abdul Halim Iskandar, mengungkapkan bahwa sebanyak 1.816 kandidat mengikuti proses penjaringan sebelum akhirnya terpilih 514 Ketua DPC. Menurutnya, mekanisme musyawarah mufakat dipilih untuk menjaga soliditas organisasi dan meminimalkan potensi konflik internal.

Selain melantik para ketua DPC, DPP PKB juga menerbitkan Surat Keputusan terhadap 19.675 personel kepengurusan DPC di seluruh Indonesia. Dalam prosesi di Jakarta, setiap daerah diwakili oleh unsur Ketua, Sekretaris, dan Bendahara sebagai simbol dimulainya kepengurusan baru di tingkat kabupaten dan kota.

Abdul Halim menegaskan seluruh pengurus DPC akan menjalani evaluasi berkala berbasis kinerja organisasi. Mulai 23 Juli 2026, seluruh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara diwajibkan menandatangani kontrak komitmen dan kontrak kinerja. DPP PKB menegaskan kepemimpinan yang dinilai tidak memenuhi target akan dievaluasi sebagai bagian dari upaya memperkuat profesionalisme dan efektivitas organisasi.