Kabaran Jakarta, - Kemendagri mengungkapkan kesiapan pemerintah dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Hal ini disampaikan oleh Suhajar Diantoro, Tenaga Ahli Menteri Dalam Negeri, yang juga Wakil Rektor IPDN, dalam seminar Pilkada Damai 2024 di Hall Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta pada Rabu, 5 Juni 2024. "Kemendagri Paparkan Kesiapan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024" adalah tema utama yang dibahas.
Pilkada Serentak 2024, menurut Suhajar, digelar untuk memperkuat sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan Pilkada Serentak, diharapkan akan terwujud sinkronisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Pilkada serentak juga memperkuat sistem presidensial,” ujar Suhajar.
Pelaksanaan Pilkada Serentak pada tahun 2024 akan melibatkan pemilihan 37 gubernur, 415 bupati, dan 93 wali kota. Dalam paparannya, Suhajar menjelaskan kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran untuk mendukung Pilkada Serentak di seluruh daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. "Kita sudah menyerahkan DP4 yang diperkirakan potensial pemilih kita itu 207.110.768 jiwa," kata Suhajar.
Suhajar juga membahas mengenai pendanaan Pilkada Serentak yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kemendagri memastikan ketersediaan anggaran Pilkada melalui kebijakan dan asistensi terhadap Pemda terkait penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama dengan stakeholder terkait. “Kemendagri untuk mendukung ini pertama, kami memastikan bahwa daerah menyiapkan anggaran,” ungkapnya.
Dukungan Kemendagri tidak hanya dalam bentuk anggaran, tetapi juga dalam hal sarana dan prasarana. Kemendagri memberikan fasilitasi melalui kebijakan pinjam pakai aset Pemda untuk KPUD dan Bawaslu Daerah. Untuk pengamanan Pilkada Serentak, Suhajar menjelaskan bahwa pengamanan akan dilakukan oleh TNI-Polri, didukung oleh Satlinmas dan Satpol PP. “Jumlah Satlinmas yang sudah disiapkan 1.244.990 orang,” ujar Suhajar.
Kemendagri juga menekankan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Suhajar mengingatkan ASN untuk menjaga netralitas dan berperan aktif dalam menyukseskan Pilkada Serentak. Ia juga berharap adanya sinergi antara seluruh pihak, termasuk pers, dalam mengawal dan menyukseskan pesta demokrasi ini. “Untuk terus mendorong agar demokrasi ini berjalan dengan baik,” pungkas Suhajar.
Seminar yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ini dihadiri oleh berbagai narasumber, baik secara fisik maupun virtual. Beberapa di antaranya adalah Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, dan Karo Ops Polda Metro Jaya Kombes Pol. Tory Kristianto. Komisioner KPU RI August Mellaz turut bergabung secara virtual.
Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 ini menunjukkan kesiapan pemerintah dalam menjalankan proses demokrasi yang transparan dan partisipatif. Melalui berbagai kebijakan dan dukungan yang diberikan oleh Kemendagri, diharapkan Pilkada Serentak tahun ini dapat berjalan dengan sukses dan aman. Keberhasilan Pilkada Serentak 2024 akan menjadi langkah penting dalam memperkuat sistem presidensial dan mempercepat pembangunan di Indonesia.