%20(1)-min.png)
KABARAN BATAM – Pemerintah Kota Batam menegaskan komitmennya untuk memberikan perlindungan lebih baik bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, saat menerima kunjungan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala BP2MI, Abdul Kadir Karding, di Gedung Lancang Kuning Polda Kepri, Batam, Jumat (25/4/2025).
Kunjungan ini digelar dalam rangka deklarasi komitmen bersama pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Dalam sambutannya, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding menyoroti bahwa sekitar 90 persen pekerja migran yang menjadi korban eksploitasi merupakan mereka yang berangkat secara non-prosedural.
"Mayoritas kasus eksploitasi, overcharging, hingga human trafficking terjadi pada pekerja migran non-prosedural. Kami berharap Pemko Batam dan Polda Kepri membantu membongkar sindikat di balik ini," tegas Karding.
Ia menekankan bahwa upaya pemberantasan TPPO membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan aparat penegak hukum.
Menanggapi hal tersebut, Pemko Batam melalui Dinas Tenaga Kerja akan mempererat kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPO.
Dengan sinergi yang baik, diharapkan angka keberangkatan pekerja migran non-prosedural dapat ditekan, sekaligus memperkuat perlindungan PMI di luar negeri.
Liputan : Mas Thole
%20(1)-min.png "Redaksi")
