%20(1)-min.png)
KABARAN JAKARTA – Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menginstruksikan seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk segera mengajukan maksimal 10 opsi lokasi lahan guna mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Instruksi ini menindaklanjuti arahan Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, yang menekankan pentingnya percepatan pengumpulan data lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum MBG.
“Data lokasi ini sangat krusial agar BGN dapat melakukan verifikasi kelayakan dan memastikan kesiapan pelaksanaan program,” ujar Tomsi dalam rapat bersama seluruh sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota yang digelar secara hybrid, Kamis (22/5/2025).
Tomsi menegaskan, pengajuan hingga 10 lokasi per daerah dimaksudkan untuk mengantisipasi jika ada lokasi yang tidak memenuhi syarat, sekaligus memberikan alternatif cadangan. Ia juga menyoroti pentingnya ketersediaan lahan di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Pemerintah menargetkan pembangunan 1.542 dapur MBG yang akan mulai beroperasi Agustus mendatang. Dapur-dapur ini akan difungsikan untuk memasak dan mendistribusikan makanan bergizi kepada siswa sekolah.
“Lokasi dapur harus strategis, sedekat mungkin dengan sekolah dan menjangkau kelompok sasaran,” tambahnya.
Deputi BGN, Nyoto Suwignyo, menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan agar status lahan berupa hak pakai yang dipinjamkan oleh Pemda, dan berada dalam jangkauan maksimal 20 menit dari sekolah yang melayani minimal 3.000 siswa.
“Artinya, lokasi dapur MBG harus dekat dan efisien dalam menjangkau siswa penerima manfaat,” pungkas Nyoto.
%20(1)-min.png "Redaksi")
