Kabaran Jakarta – Ketua Umum Partai UKM Indonesia, Syafrudin Budiman atau akrab disapa Gus Din, mendorong Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memprioritaskan pemulihan ekonomi kerakyatan, khususnya dengan membuka akses kredit yang lebih luas bagi pelaku UMKM dan koperasi.
Gus Din menilai, di tengah defisit APBN dan lemahnya penerimaan pajak, ekonomi kerakyatan harus menjadi lokomotif pertumbuhan. Ia menyebut sektor UMKM harus ditingkatkan menjadi Industri Kecil Menengah (IKM) agar mampu menyerap tenaga kerja secara signifikan.
“Kami minta Presiden Prabowo fokus mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Ini sangat penting agar UMKM naik kelas menjadi IKM dan menyerap lebih banyak tenaga kerja, baik formal maupun informal,” ujar Gus Din di Jakarta, Senin (19/5/2025).
Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan UMKM dalam program unggulan pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Gus Din berharap pelaku usaha kecil bisa berperan aktif tanpa dibebani regulasi yang birokratis dan menyulitkan.
“Program MBG harus menjadi peluang bagi UMKM dan koperasi untuk terlibat nyata, bukan justru dibatasi oleh aturan administratif yang terlalu formalistik,” tegasnya.
Koordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo Gibran (Kornas ARPG) itu mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo. Namun menurutnya, target itu hanya bisa tercapai jika akses perbankan terhadap UMKM diperbaiki.
“Bank Himbara saat ini masih belum ramah pada UMKM. Proses kredit mikro terlalu rumit. Perlu political will agar perbankan lebih mempermudah pelaku usaha kecil,” ucap politisi muda asal Sumenep, Madura ini.
Ia juga menyebut kehadiran Danantara sebagai peluang agar perbankan pemerintah lebih berpihak pada ekonomi kerakyatan, sekaligus mendorong perputaran uang nasional yang berdampak pada peningkatan penerimaan negara dari sektor konsumsi.
“Kalau UMKM dan koperasi maju, maka daya beli rakyat meningkat. Ini berpengaruh langsung pada perputaran ekonomi dan penerimaan pajak nasional,” tuturnya.
Gus Din mengimbau kementerian terkait seperti Kemenkop UKM, Kemendag, dan Kemenperin untuk aktif membimbing pelaku usaha agar menghindari perilaku konsumtif. “Edukasi penting, agar UMKM bisa menabung dan berinvestasi untuk keberlanjutan ekonomi jangka panjang,” pungkasnya.