%20(1)-min.png)
KABARAN JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang melibatkan pimpinan buruh dari seluruh Indonesia. Dewan ini menjadi jembatan strategis antara buruh dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan.
“Mereka tugasnya mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada Presiden. Mana undang-undang yang tidak beres dan tidak melindungi, mana regulasi yang tidak benar, akan segera kita perbaiki,” ujar Prabowo di kawasan Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).
Selain itu, pemerintah akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk menjaga agar pekerja tidak di-PHK secara semena-mena. “Bila perlu, negara akan turun tangan langsung,” tegasnya.
Presiden juga menegaskan dukungan penuh terhadap penyelesaian Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) agar segera disahkan. Di samping itu, pemerintah akan mendorong lahirnya Undang-Undang Perlindungan Pekerja Laut.
Prabowo berkomitmen mempercepat penghapusan sistem outsourcing di Indonesia. “Saya akan minta Dewan Kesejahteraan Nasional bagaimana caranya secepat-cepatnya menghapus outsourcing,” tandasnya.
Langkah-langkah ini diharapkan memperkuat perlindungan pekerja Indonesia dan memastikan kesejahteraan buruh lebih terjamin.
%20(1)-min.png "Redaksi")
