Gubernur Riau: Pengawasan Hutan Mendesak, Personel Polhut Tak Memadai

 

KABARAN PEKANBARU — Gubernur Riau Abdul Wahid menyoroti minimnya jumlah Polisi Kehutanan (Polhut) yang bertugas mengawasi hutan di Riau. Ia menilai, pengawasan tidak optimal karena luasnya kawasan hutan tidak sebanding dengan jumlah personel.

“Jumlah kawasan hutan sangat luas, sementara personel sangat terbatas. Ini tidak cukup untuk pengawasan maksimal,” ujarnya di Lanud Roesmin Nurjadin, Selasa (10/6).

Wahid menegaskan komitmennya untuk mengusulkan penambahan Polhut ke pemerintah pusat. Menurutnya, keberadaan Polhut sangat vital dalam mencegah perambahan dan pembalakan liar yang merusak ekosistem.

Selain itu, ia menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat tentang jenis-jenis kawasan hutan. “Masyarakat harus paham mana hutan larangan dan mana yang bisa dikelola,” tegasnya.

Plt Kepala DLHK Riau Embi Yarman menyebut pendekatan pengamanan hutan dilakukan secara preemtif, preventif, dan represif. Ia menyoroti pentingnya peran aktif masyarakat dan pemuda dalam pelestarian hutan.

“Riau memiliki 4,8 juta hektare kawasan hutan, dan 2 juta di antaranya open access, sangat rawan perambahan dan kebakaran,” kata Embi.

Namun pengamanan masih terkendala SDM, anggaran, dan sarana. Saat ini, Riau hanya memiliki 80 Polhut untuk seluruh provinsi, dengan banyak peralatan seperti kendaraan dan senjata yang rusak.

Embi mengatakan DLHK telah mengajukan 700 formasi tambahan ke Kementerian LHK. Namun, terbatasnya anggaran menghambat pelatihan dan rekrutmen tenaga baru.

Sebagai solusi jangka pendek, DLHK menggandeng penegak hukum dan Kementerian LHK untuk pengawasan di lapangan, sembari terus mendorong peningkatan kapasitas personel yang ada.