%20(1)-min.png)
KABARAN.ID PEKANBARU – Ribuan orang yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan (AMMP) menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor Gubernur Riau, Rabu (18/6). Aksi ini menolak penertiban lahan di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang dilakukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
Massa yang datang dari sejumlah desa sekitar TNTN memenuhi Jalan Jenderal Sudirman dengan membawa spanduk dan mengenakan pita hijau. Aksi dikawal ketat aparat gabungan. Arus lalu lintas dialihkan, kemacetan pun tak terhindarkan di pusat kota Pekanbaru.
Koordinator aksi, Wandri Saputra Simbolon, dalam orasinya meminta agar penertiban segera dihentikan dan ruang dialog dibuka. "Kami mohon Gubernur, Kapolda, Bupati memfasilitasi pertemuan kami dengan pimpinan pusat," tegasnya.
Warga mengaku telah puluhan tahun tinggal di dalam kawasan TNTN dan memiliki dokumen resmi seperti SKT, KTP, hingga SHM. Mereka merasa langkah penertiban dilakukan tanpa sosialisasi maupun solusi relokasi yang adil.
“Di sana sudah ada sekolah, rumah ibadah, bahkan jaringan listrik. Anak-anak kami besar di sana. Pemerintah masuk tanpa melihat fakta di lapangan,” ujar salah satu perwakilan warga dalam orasi.
Sekitar pukul 11.30 WIB, Bupati Pelalawan Zukri menemui massa dan mengajak perwakilan masuk ke Kantor Gubernur. Dalam pertemuan itu, hadir Gubernur Riau Abdul Wahid, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, serta Bupati Inhu Ade Agus Hartanto.
Gubernur Riau menegaskan bahwa penertiban kawasan TNTN merupakan kebijakan nasional. Namun, ia menyatakan akan menyampaikan langsung aspirasi warga ke tingkat pusat. "Kami akan teruskan aspirasi ini, termasuk jika harus disampaikan langsung ke Presiden,” ujar Wahid.
Aksi berlangsung tertib hingga usai. Warga berharap pemerintah bisa lebih bijak dalam menata kawasan konservasi, tanpa mengabaikan hak dan keberadaan masyarakat yang telah lama bermukim.
KI
%20(1)-min.png "Redaksi")
