KSOP Selatpanjang Soroti Bongkar Muat Ilegal dan Dorong Pembangunan Pelabuhan Dorak

 

Meranti, kabaran.id – Aktivitas bongkar muat barang kebutuhan pokok di luar pelabuhan resmi di Selatpanjang, Kepulauan Meranti, menjadi perhatian serius Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Wilayah Selatpanjang. Kepala KSOP, Prasetyo, menyoroti bahwa kegiatan ini melanggar aturan, mengancam keselamatan, dan mengganggu kelancaran arus logistik di wilayah tersebut.

“Kami prihatin karena masih banyak bongkar muat dilakukan secara tidak resmi. Ini menjadi dilema karena kapasitas pelabuhan resmi saat ini terbatas,” ujar Prasetyo dalam keterangannya di Selatpanjang, Jumat (10/7/2025). Ia menyebut lokasi rawan seperti Pelabuhan Camat, Kedai Kopi Milo, Jawi-Jawi, Sungai Juling, CK 83, Nursyahada, dan Kedai Kopi Harum Sari di kawasan belakang ruko Selatpanjang sebagai titik-titik aktivitas ilegal.

Prasetyo menjelaskan, keterbatasan Pelabuhan Pelindo dalam menampung arus kapal, terutama kapal masyarakat yang mengangkut sembako dari luar daerah, menjadi penyebab utama maraknya praktik ini. Hal ini sejalan dengan temuan Kementerian Perhubungan yang mencatat banyak pelabuhan tidak resmi beroperasi di daerah pesisir Indonesia akibat infrastruktur yang belum memadai.

Sebagai solusi, KSOP mendorong percepatan pembangunan Pelabuhan Dorak untuk menata ulang sistem bongkar muat di Selatpanjang. “Pelabuhan Dorak yang representatif akan memusatkan kegiatan bongkar muat secara resmi, menjamin keselamatan, legalitas, dan efisiensi distribusi barang,” tegas Prasetyo.

Menurutnya, permasalahan ini bukan hanya terjadi di Selatpanjang, tetapi juga di banyak daerah pesisir Indonesia. Ia mengajak pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan pelayaran untuk bersinergi mencari solusi permanen, termasuk melalui peningkatan infrastruktur pelabuhan guna mendukung logistik yang terus meningkat.

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah menegaskan komitmen menindak pelabuhan ilegal, seperti yang disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 2019 di Sulawesi Tengah. Langkah ini mencakup pengawasan ketat dan koordinasi dengan aparat keamanan untuk mencegah operasi pelabuhan tanpa izin.

Dengan dukungan lintas sektor, masyarakat Selatpanjang berharap pembangunan Pelabuhan Dorak segera terwujud. Hal ini diharapkan mengakhiri praktik bongkar muat ilegal, menciptakan sistem logistik yang legal, modern, dan tertata, serta meningkatkan efisiensi distribusi barang kebutuhan pokok di Kepulauan Meranti.

KI