Warga Geruduk PLTD Selatpanjang: “Jika 10 Hari Tak Normal, Kepala PLN Angkat Kaki!”

Meranti, KABARAN.ID, - Kesabaran warga Selatpanjang akhirnya habis. Pemadaman listrik yang terus terjadi tanpa kepastian, bahkan saat umat Islam tengah melaksanakan ibadah, memicu ledakan emosi. Puncaknya terjadi pada Jumat (24/10/2025) malam seusai Salat Magrib sekitar pukul 18.00 WIB, ketika ratusan warga mendatangi PLTD Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Tebing Tinggi.

Sebelumnya, listrik juga padam saat Salat Jumat. Ketika khatib baru mulai berkhotbah, lampu mendadak mati, membuat masjid gelap dan jamaah beribadah dalam suasana hening. Pemadaman berlanjut hingga waktu Salat Asar dan Magrib, membuat warga semakin geram dan memutuskan berbondong-bondong menuju PLTD untuk meluapkan kekecewaan.

Tokoh masyarakat Hendrizal, atau akrab disapa Hen Bocang, berada di barisan depan massa. Di hadapan Kepala ULP PLN Selatpanjang, ia menyampaikan tuntutan tegas agar PLN bertanggung jawab atas gangguan berulang tersebut. “Kami sudah cukup sabar. Jangan biarkan masyarakat terus menderita karena listrik yang tak menentu,” ujarnya di tengah kerumunan.

Aksi ini juga dihadiri Plt Sekda Kabupaten Kepulauan Meranti, Sudanri, tokoh pejuang Meranti Haji Katan dan Aki Jang, serta sejumlah tokoh masyarakat lainnya. Untuk menghindari kericuhan, aparat gabungan TNI-Polri dikerahkan menjaga keamanan. Suasana sempat menegangkan, dengan teriakan dan keluhan warga yang menggema di sekitar lokasi.

Setelah tekanan massa makin kuat, Kepala ULP PLN Selatpanjang, Dalie Priasmoro, akhirnya keluar menemui warga. Dengan suara terbata-bata, ia meminta maaf dan menjanjikan perbaikan.

“Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Dalam waktu 10 hari ke depan, kami pastikan listrik akan normal kembali. Sudah ada rekomendasi dari pusat,” katanya di hadapan warga.

Namun, janji itu belum sepenuhnya meredam emosi. Salah seorang warga lantang menimpali,

“Jika dalam 10 hari listrik tidak normal, kami minta Kepala PLN angkat kaki dari Bumi Meranti!”

Seruan itu disambut sorakan setuju dari massa.

Aksi kemudian ditutup dengan kesepakatan bersama antara masyarakat, tokoh adat, pemerintah daerah, dan pihak PLN untuk menggelar rapat evaluasi. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal menuju solusi permanen agar warga tak lagi hidup dalam ketidakpastian listrik.