Pelonggaran Impor Food Tray Tuai Kontroversi, Industri Lokal Terancam

Jakarta, Kabaran.id — Kebijakan pelonggaran impor food tray untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu kekhawatiran dari pelaku industri lokal. Mereka menilai kebijakan ini dapat mengancam keberlangsungan investasi yang telah mereka tanamkan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa penggunaan food tray impor hanya dilakukan pada tahap awal program. “Awal program kan hanya impor karena belum ada yang memproduksi,” kata Dadan, Jumat (1/8/2025). Kini, pengadaan bersifat campuran antara impor dan produk lokal.

Dadan menegaskan, BGN tidak mengimpor langsung, melainkan melalui mitra pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). “Sebagian besar disediakan mitra. Sekarang sepertinya mix,” ujarnya. Hal ini dikarenakan banyaknya wilayah terpencil yang menjadi lokasi layanan.

Terkait pengadaan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Dadan memastikan hanya produk lokal yang digunakan. “Untuk pengadaan BGN yang didanai APBN, hanya lokal,” tegasnya. Tahun ini, BGN mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3 triliun untuk intervensi gizi dan dorong produk lokal masuk e-katalog pemerintah.

Isu memanas setelah terbitnya Permendag Nomor 22 yang membuka keran impor food tray. Sekjen Asosiasi Produsen Wadah Makan Indonesia (Apmaki), Alie Cendrawan, mengungkapkan produsen lokal telah menginvestasikan Rp 300 miliar untuk modifikasi pabrik. Ia menyayangkan regulasi yang justru membuka pintu impor luas.

“Kami sudah investasi, lalu keluar regulasi yang longgarkan impor. Ini tentu merugikan industri dalam negeri,” kata Alie dalam konferensi pers di Jakarta Selatan (31/7/2025). Apmaki berharap pemerintah mengevaluasi kebijakan tersebut agar tidak mematikan usaha lokal.

Di sisi lain, BGN menjamin semua perlengkapan makan dalam program MBG telah memenuhi standar food grade demi menjaga keamanan konsumsi. Dadan memastikan tidak ada perlengkapan yang berisiko bagi peserta program.

Kontroversi ini memicu perdebatan antara kebutuhan percepatan program dan keberlanjutan industri lokal. Banyak pihak mendesak pemerintah segera mengambil langkah yang menyeimbangkan kedua kepentingan.

BGN menyatakan akan terus menjalin dialog dengan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan keberhasilan program MBG tanpa mengorbankan pelaku industri nasional.