Meranti, Kabaran.id - Kabupaten Kepulauan Meranti mendapat kabar baik dari pemerintah pusat. Dalam Rapat Koordinasi Percepatan Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan di Jakarta pada Senin (22/9/2025), Kementerian Pertanian menetapkan Meranti sebagai salah satu penerima alokasi Sentra Hilirisasi Kelapa.
Bupati Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, yang hadir langsung bersama perwakilan dari 29 provinsi dan 259 kabupaten/kota, menyampaikan rasa syukur atas dukungan ini. Ia didampingi Kepala Dinas Pertanian Ifwandi.
"Meranti mendapat satu unit Sentra Hilirisasi Kelapa yang direncanakan di Kecamatan Rangsang. Ini selaras dengan komoditas unggulan kami dan rencana pengembangan kawasan industri kelapa di RPJMD Provinsi Riau serta RPIK kabupaten tahun 2019," ujar Bupati Asmar.
Selain itu, daerah ini juga memperoleh program peremajaan dan pengembangan kelapa seluas 3.000 hektare. Rinciannya, 2.229 hektare pada 2026 dan 771 hektare pada 2027.
Bupati Asmar menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah pusat, terutama Kementerian Pertanian, atas perhatian terhadap pengembangan kelapa di Meranti.
"Atas nama masyarakat Meranti, kami berterima kasih kepada Bapak Presiden dan Menteri Pertanian. Program ini sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani kelapa di sini," katanya.
Ia juga memerintahkan satuan kerja terkait, khususnya Dinas Pertanian, untuk segera menyiapkan segala aspek teknis, administratif, dan koordinasi lapangan agar program berjalan mulus.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan, hilirisasi perkebunan adalah program nasional untuk tingkatkan nilai tambah, ciptakan lapangan kerja, dan perkuat ketahanan pangan. "Ini bisa buka jutaan pekerjaan dengan anggaran Rp371 triliun, libatkan BUMN dan swasta, plus dana KUR Rp189 triliun," tegasnya.
Untuk 2025, Kementan dapat tambahan anggaran Rp9,9 triliun guna benih dan bibit gratis bagi 800 ribu hektare perkebunan nasional, target ciptakan 1,6 juta lapangan kerja baru. Amran menambahkan, program ini arahan Presiden dan akan dipercepat melalui sinergi antarkementerian serta daerah untuk stabilkan pangan dan dorong ekspor.