Kotak Pandora” Utang Jokowi: Benarkah Rp 24.000 Triliun, atau Sekadar Ilusi Politik?

Pernah lihat headline yang bikin jantung berhenti sebentar: “Utang era Jokowi Rp 24.000 triliun!” — seolah negeri ini di ambang krisis. Tapi, benarkah sebesar itu?

Kenapa Ini Penting?

Isu utang negara bukan sekadar angka. Ia jadi senjata politik, jadi bahan bakar narasi, dan sering kali — jadi jebakan emosi publik. Begitu klaim “Menkeu Purbaya buka kotak Pandora” viral, jagat media sosial langsung terbakar. Padahal, kalau ditelusuri, data yang dipakai bukan dari Purbaya sendiri, melainkan interpretasi seorang pengkritik lama pemerintahan sebelumnya: Muhammad Said Didu.

Didu menyebut utang era Jokowi melonjak dari Rp 8.000 T menjadi Rp 24.000 T, dan menuding Purbaya telah “membuka borok lama”. Tapi setelah disisir satu per satu, klaim itu ternyata punya lebih banyak sensasi daripada substansi.

Mari kita lihat data yang tidak viral:

Menurut Kementerian Keuangan, per Juni 2025 total utang pemerintah pusat Rp 9.138 triliun — setara 39,86% dari PDB, masih di bawah batas aman 60%. Sementara utang BUMN memang besar, sekitar Rp 5.000–6.000 triliun, mayoritas untuk proyek infrastruktur seperti jalan tol dan kereta cepat Whoosh.

Kalau keduanya dijumlahkan, total “utang publik” sekitar Rp 14.000–15.000 triliun. Besar, ya — tapi masih jauh dari Rp 24.000 triliun yang digembar-gemborkan. Apalagi, Bank Indonesia mencatat utang luar negeri (publik + swasta) sekitar US$ 431,9 miliar atau Rp 7.000 triliun — lagi-lagi, tak mendukung klaim yang beredar. Kalaupun data Kemenkeu dan Bank Indonesia digabungkan, totalnya Rp. 16.138 T

Jadi dari mana angka “24.000 T” itu muncul? Dugaan kuat: campuran utang pemerintah, BUMN, swasta, dan mungkin juga imajinasi politik Said Didu sebagai pembawa isu pertama di sosial media.

Purbaya sendiri dalam beberapa pernyataan justru menenangkan publik: “Utang masih terkendali, kemampuan bayar kuat, cadangan devisa aman.” Artinya, tidak ada “kotak Pandora” yang dibuka — hanya cara pandang berbeda atas warisan kebijakan masa lalu.

Di era pasca-Jokowi ini, wajar kalau warisan ekonomi jadi bahan debat. Tapi yang berbahaya adalah ketika data diganti dengan drama, dan analisis diganti dengan amplifikasi. Kami setuju warisan utang jokowi dipersoalkan, tapi tetap harus berbasis data dan fakta.

Sebelum kita marah karena angka, sebaiknya tanya dulu: “Dari siapa datanya? Kapan terakhir diperbarui? Apa konteksnya?” Karena sering kali, “krisis” hanya hidup di kepala mereka yang ingin menanamkan rasa panik.

Sebagaimana utang negara, kebenaran pun punya bunga — makin lama dibiarkan, makin berat dibayar.