Wakil Kepala BGN Tekankan Disiplin SOP dan Transparansi Program MBG

Pekanbaru Kabaran.id – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Soni Sonjaya, menegaskan pentingnya disiplin terhadap standar operasional prosedur (SOP) serta transparansi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu disampaikannya saat rapat konsolidasi bersama Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan mitra yayasan se-Riau di Ballroom Hotel Premier Pekanbaru, Sabtu (21/2/2026) lalu.

Dalam arahannya, Soni menekankan bahwa seluruh tahapan pelaksanaan MBG, mulai dari perencanaan menu, pengadaan bahan baku, proses memasak, hingga distribusi kepada penerima manfaat, harus dijalankan sesuai SOP yang telah ditetapkan.

“Kehadiran kami di sini untuk memastikan tugas Kepala SPPG berjalan sesuai yang diharapkan. Semua tahapan sudah memiliki SOP yang jelas, sehingga harus dijalankan dengan disiplin,” ujarnya.

Ia mengingatkan, berbagai kejadian menonjol di lapangan umumnya terjadi akibat kelalaian dalam mematuhi prosedur yang telah ditetapkan.

Selain soal disiplin SOP, Soni juga menegaskan ketentuan anggaran program MBG, yakni Rp15.000 per porsi untuk sasaran umum dan Rp13.000 per porsi bagi kelompok kecil seperti balita dan anak taman kanak-kanak. Transparansi penggunaan anggaran, menurutnya, menjadi poin krusial dalam menjaga kepercayaan publik.

Sebagai bentuk keterbukaan informasi, BGN mewajibkan seluruh Kepala SPPG memiliki akun media sosial resmi. Melalui platform tersebut, masyarakat dapat mengakses informasi terkait menu harian, bahan yang digunakan, harga bahan, hingga kandungan gizi makanan yang disajikan.

“Setiap SPPG wajib terbuka. Masyarakat berhak mengetahui hari ini memasak apa, bahan apa yang digunakan, berapa harganya, dan bagaimana kandungan gizinya,” tegas Soni.

Dalam kesempatan itu, Soni turut mengapresiasi Pemerintah Provinsi Riau yang dinilai aktif berkolaborasi dengan SPPG dan mitra yayasan dalam menyukseskan program MBG. Ia menyebutkan target pembangunan SPPG di Riau diproyeksikan mencapai 800 unit. Saat ini, sebanyak 633 titik telah berdiri dan sisanya masih dalam proses pembangunan.

BGN juga telah menutup portal pendaftaran SPPG baru secara nasional. Apabila masih terdapat kebutuhan tambahan di kecamatan tertentu, pemerintah daerah diminta mengajukan surat resmi melalui bupati atau wali kota untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Riau, Syahrial Abdi, menyampaikan bahwa dari target 677 unit SPPG di 12 kabupaten/kota, sebanyak 633 unit telah beroperasi. Program tersebut saat ini telah menjangkau sekitar 1,42 juta penerima manfaat dan didukung oleh 25.035 relawan aktif di seluruh wilayah Riau.