Fahri Hamzah : Presiden Prabowo Soroti Target 3 Juta Rumah

JAKARTA KABARAN.ID — Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyatakan Presiden Prabowo Subianto mengkritik pelaksanaan program pembangunan 3 juta rumah per tahun yang dinilai belum memenuhi target. Kritik tersebut disampaikan sebagai evaluasi terhadap kinerja program perumahan nasional, Kamis (19/3/2026).

Fahri mengatakan, kritik Presiden menjadi sinyal kuat perlunya perbaikan menyeluruh dalam implementasi program. Menurutnya, pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan pemerintah sejak awal program diluncurkan.

“Sejak awal Presiden memiliki keinginan besar merealisasikan target 3 juta rumah per tahun. Namun pelaksanaannya belum sesuai harapan,” ujar Fahri dalam keterangan tertulis.

Ia menjelaskan, program tersebut berada di bawah koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Perumahan yang diketuai Hashim Djojohadikusumo. Pemerintah, kata dia, kini dihadapkan pada tantangan besar dalam mempercepat penyediaan hunian nasional.

Fahri menilai kritik Presiden harus menjadi momentum bagi Kementerian PKP untuk mengoreksi arah kebijakan. Ia mendorong agar pembangunan perumahan kembali pada prinsip ekonomi kerakyatan yang menempatkan rumah sebagai kebutuhan dasar, bukan sekadar komoditas.

“Rumah adalah simbol kemerdekaan dan hak asasi. Pendekatan yang terlalu komersial berisiko melenceng dari tujuan utama,” katanya.

Presiden Prabowo sebelumnya menyoroti lambatnya progres pembangunan di lapangan. Ia mempertanyakan kesenjangan antara target ambisius dengan capaian aktual, serta menilai faktor birokrasi menjadi salah satu kendala utama.

“Kenapa program perumahan agak lambat?” kata Prabowo dalam evaluasi kepada Ketua Satgas Perumahan.

Selain evaluasi, pemerintah juga mulai mendorong strategi percepatan melalui pembangunan hunian vertikal berbasis Transit Oriented Development (TOD). Proyek ini diawali di kawasan Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan, dengan memanfaatkan lahan milik PT Kereta Api Indonesia.

Pada tahap awal, pemerintah merencanakan pembangunan delapan menara apartemen setinggi 12 lantai dengan sekitar 2.200 unit hunian. Unit tersebut terdiri dari tipe 45 dan 52 yang ditujukan bagi masyarakat perkotaan dengan akses langsung ke transportasi publik.

Fahri menyebut konsep TOD diharapkan mampu mengurangi ketergantungan kendaraan pribadi sekaligus meningkatkan efisiensi mobilitas warga. Program serupa juga direncanakan di sejumlah kota besar seperti Bandung, Semarang, dan Surabaya.

Pemerintah menargetkan strategi ini dapat mempercepat penyediaan hunian terjangkau sekaligus memperkuat integrasi antara kawasan permukiman dan transportasi massal di wilayah perkotaan.