GRIB Jaya Meranti Gelar Reboisasi Mangrove

MERANTI KABARAN.ID — Dalam rangka memperingati HUT ke-15 Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, Dewan Pimpinan Cabang GRIB Jaya Kepulauan Meranti menggelar kegiatan penghijauan dan bakti sosial di Desa Sesap, Sabtu (10/5/2026).

Kegiatan tersebut dilaksanakan bersama Laskar Muda Melayu Riau, Kelompok Perhutanan Sosial Koperasi Bumi Mangrove Sejahtera, serta KOPGRABKT Jaya Meranti. Agenda utama berupa penanaman puluhan ribu bibit mangrove dan pembagian ratusan paket sembako kepada masyarakat setempat.

Ketua GRIB Jaya Kepulauan Meranti, Jami’an, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap pelestarian hutan mangrove sekaligus upaya menjaga keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang.

“Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian bersama dalam menjaga kelestarian hutan mangrove serta membantu masyarakat yang menggantungkan hidup pada pemanfaatan fungsi hutan,” ujarnya.

Ia juga menyinggung pentingnya kebijakan pemerintah terkait pemanfaatan fungsi hutan mangrove yang tetap memperhatikan aspek hukum, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat pesisir di wilayah perbatasan seperti Kepulauan Meranti.

Menurutnya, pengelolaan hutan sosial yang legal dan tertib administrasi dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian alam.

Dalam kesempatan itu, Ketua LM2R Jefrizal menyampaikan bahwa pemanfaatan fungsi hutan mangrove telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat pesisir sejak lama. Ia menilai skema perhutanan sosial menjadi solusi konkret untuk perlindungan dan pemanfaatan hutan secara berkelanjutan.

Sementara itu, perwakilan Kelompok Perhutanan Sosial Koperasi Bumi Mangrove Sejahtera, Asnawi Nazar, mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi bersama pemerintah daerah maupun pusat dalam membangun ekonomi kerakyatan melalui pengelolaan hutan mangrove.

Perwakilan KOPGRABKT Jaya Meranti, R Antoni, menilai sektor pemanfaatan mangrove memiliki dampak besar terhadap kehidupan para pekerja dan pelaku UMKM karena mampu menggerakkan roda ekonomi masyarakat.

Konsultan LPB BDS P Kementerian Koperasi dan UMKM RI, Arman Saputra, berharap pengelolaan dan pemanfaatan fungsi hutan sosial dapat dijalankan dengan memperhatikan aspek hukum, lingkungan, produksi, serta kelayakan ekonomi demi keberlanjutan masyarakat dan pelestarian alam.