Dugaan Fee Proyek 10 Persen di DPKP Cimahi Memanas, PSI Minta Wali Kota Ambil Langkah Tegas

KABARAN.ID, CIMAHI – Polemik dugaan penyimpangan pengadaan proyek pemerintah di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Cimahi semakin menyita perhatian. Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Cimahi, Johar Pratama Putra, meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret guna memastikan persoalan tersebut diusut secara transparan.

Salah satu langkah yang didorong Johar adalah penonaktifan sementara Kepala DPKP Kota Cimahi selama proses pemeriksaan berlangsung. Menurutnya, kebijakan administratif tersebut patut dipertimbangkan agar penelusuran dugaan penyimpangan dapat berjalan objektif tanpa adanya potensi intervensi maupun konflik kepentingan.

Desakan itu muncul setelah sejumlah informasi mengenai dugaan pengaturan paket pekerjaan, monopoli pengadaan langsung, serta permintaan imbalan proyek sebesar 10 persen mencuat ke ruang publik sepanjang 2026.

Johar menyampaikan sikap tersebut di Kantor DPD PSI Kota Cimahi, kawasan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Rabu malam (28/10/2026), sebagaimana dilaporkan Kabaran Jabar.

Bagi PSI, persoalan ini tidak cukup diselesaikan melalui pernyataan atau klarifikasi administratif semata. Pemerintah Kota Cimahi dinilai perlu menunjukkan keseriusan dalam menjaga integritas pengelolaan anggaran daerah.

Penonaktifan sementara yang diusulkan bukan dimaksudkan sebagai hukuman terhadap pejabat bersangkutan. Langkah itu dipandang sebagai upaya menjaga independensi pemeriksaan sekaligus memberikan kesempatan kepada seluruh pihak untuk membuktikan kebenaran informasi yang berkembang.

Dugaan Pengaturan Proyek Perlu Dibuktikan

Persoalan yang menjadi perhatian publik berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di DPKP Kota Cimahi pada Tahun Anggaran 2026.

Sejumlah pemberitaan sebelumnya mengungkap tuduhan adanya pengondisian paket pekerjaan melalui mekanisme pengadaan langsung. Selain itu, beredar dugaan permintaan commitment fee sebesar 10 persen yang dikaitkan dengan pemberian pekerjaan kepada penyedia jasa.

Informasi mengenai dugaan pengarahan pembelian material kepada pemasok tertentu turut menambah daftar persoalan yang dinilai memerlukan pemeriksaan menyeluruh.

Meski demikian, berbagai tuduhan tersebut belum dapat dinyatakan sebagai pelanggaran hukum sebelum terdapat hasil pemeriksaan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sekretaris DPKP Kota Cimahi, Sambas, dalam pemberitaan sebelumnya telah membantah adanya pungutan sebesar 10 persen. Ia juga menjelaskan bahwa kewenangan terkait pengadaan langsung berada pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

Perbedaan antara tuduhan yang berkembang dan bantahan pihak dinas menjadi alasan penting dilakukannya pemeriksaan berdasarkan dokumen serta keterangan pihak-pihak terkait.

PSI Dorong Aparat Hukum Turun Tangan

Johar turut meminta Kejaksaan Negeri Cimahi dan Polres Cimahi memberikan perhatian terhadap informasi dugaan penyimpangan tersebut.

Penelusuran dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk terhadap proses penyusunan paket pekerjaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga mekanisme pencairan anggaran.

Pemeriksaan juga diharapkan dapat menjangkau pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengadaan, pihak pelaksana proyek, serta pihak lain yang mengetahui proses pekerjaan.

Apabila ditemukan bukti adanya permintaan imbalan atau penyalahgunaan kewenangan, persoalan tersebut harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sebaliknya, jika tuduhan tidak terbukti, hasil pemeriksaan yang transparan dapat menjadi dasar untuk memberikan kepastian dan memulihkan kepercayaan publik terhadap instansi yang bersangkutan.

Pengawasan Internal Pemkot Cimahi Ikut Dipertanyakan

Mencuatnya persoalan DPKP juga menempatkan efektivitas pengawasan internal Pemerintah Kota Cimahi dalam sorotan.

Inspektorat Kota Cimahi diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, terutama dalam memastikan seluruh tahapan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai aturan.

Pemeriksaan tidak semestinya terbatas pada kesesuaian administrasi dan hasil fisik pekerjaan. Proses penetapan penyedia, potensi konflik kepentingan, hingga kemungkinan transaksi yang tidak sesuai ketentuan juga perlu menjadi perhatian.

Jika ditemukan indikasi yang memerlukan pendalaman, audit investigatif dapat dipertimbangkan berdasarkan kewenangan dan prosedur yang berlaku.

Persoalan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pengadaan proyek pemerintah harus menjunjung prinsip keterbukaan, persaingan yang sehat, serta pertanggungjawaban penggunaan uang negara.

Publik Menanti Respons Wali Kota Cimahi

Kini perhatian tertuju pada langkah yang akan diambil Pemerintah Kota Cimahi dalam merespons desakan tersebut.

Keputusan mengenai penonaktifan sementara pejabat merupakan kewenangan pemerintah sesuai ketentuan kepegawaian dan peraturan yang berlaku. Karena itu, setiap tindakan harus memiliki dasar yang jelas dan tidak mengabaikan hak pihak yang sedang menjadi sorotan.

Di tengah berkembangnya berbagai dugaan, keterbukaan informasi menjadi penting agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh mengenai penanganan persoalan tersebut.

PSI berharap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum tidak membiarkan polemik berlangsung tanpa kepastian. Pemeriksaan yang profesional dan independen dinilai menjadi jalan untuk menjawab keraguan masyarakat.

Penanganan dugaan penyimpangan proyek DPKP Kota Cimahi pada akhirnya akan menjadi salah satu ukuran keseriusan pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Hingga terdapat hasil pemeriksaan resmi, seluruh dugaan yang berkembang tetap harus ditempatkan sebagai informasi yang memerlukan pembuktian dengan menjunjung asas praduga tak bersalah.

Sumber informasi: Kabaran Jabar