%20(1)-min.png)
JAKARTA, KABARAN.ID – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia mencatat defisit sebesar Rp379,3 triliun hingga akhir Oktober 2026. Meski pengeluaran pemerintah masih lebih besar dibandingkan pendapatan negara, Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan kondisi anggaran tetap berada dalam batas yang terkendali.
Defisit tersebut setara dengan 1,47 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini masih berada di bawah batas maksimal defisit anggaran sebesar 3 persen dari PDB.
Dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/11/2026), Suahasil menjelaskan bahwa defisit merupakan bagian dari perencanaan anggaran pemerintah untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
"APBN itu enggak ada urusan dengan untung dan rugi. APBN adalah belanja untuk masyarakat, untuk seluruh rakyat," ujar Suahasil.
Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, realisasi pendapatan negara hingga Oktober 2026 mencapai Rp2.618 triliun atau sekitar 83 persen dari target tahunan sebesar Rp3.153,6 triliun.
Pendapatan tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 23,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp2.997,2 triliun atau sekitar 78 persen dari total anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp3.842,7 triliun.
Belanja negara tercatat meningkat 15,6 persen secara tahunan. Pengeluaran tersebut mencakup belanja kementerian dan lembaga, belanja pemerintah pusat di luar kementerian dan lembaga, serta transfer anggaran kepada pemerintah daerah.
Menariknya, defisit APBN hingga Oktober tahun ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada 2025, ketika defisit anggaran mencapai sekitar Rp479 triliun.
Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbaikan selisih antara pendapatan dan pengeluaran negara dibandingkan tahun sebelumnya.
Di sisi lain, pemerintah masih menghadapi tantangan dalam merealisasikan target penerimaan negara menjelang akhir tahun anggaran.
Kementerian Keuangan mencatat masih terdapat sekitar Rp590,1 triliun penerimaan yang perlu dikumpulkan sepanjang November hingga Desember 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp514 triliun merupakan sisa target penerimaan pajak.
Selain mengejar pendapatan, pemerintah juga berencana mempercepat realisasi belanja negara yang masih tersisa sekitar Rp945,2 triliun hingga akhir tahun.
Suahasil meminta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menyelesaikan program prioritas agar manfaat penggunaan anggaran dapat segera dirasakan masyarakat.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa percepatan belanja harus tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan ketepatan penggunaan dana publik.
Pemerintah menargetkan defisit APBN sepanjang 2026 tetap terjaga di bawah 3 persen terhadap PDB.
Dengan waktu kurang dari dua bulan menuju akhir tahun, kinerja penerimaan negara dan efektivitas belanja pemerintah menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas fiskal nasional.
Editor: Redaksi Kabaran.id
%20(1)-min.png "Redaksi")
