%20(1)-min.png)
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, mengungkapkan bahwa Brigjen TK tengah menjalani pemeriksaan oleh Biro Pertanggungjawaban Profesi Divisi Propam Polri terkait dugaan pelanggaran kode etik profesi.
Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal yang sebelumnya telah menyeret empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka.
“Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara itu,” ujar Isir dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Isir menegaskan bahwa pemeriksaan internal dan penyidikan pidana terus dilakukan guna mengungkap fakta serta keterlibatan pihak-pihak yang diduga berperan dalam praktik penyadapan tersebut.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto memaparkan perkembangan perkara dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Kapolri menjelaskan bahwa tersangka berinisial AS diduga menerima perintah penyadapan dari Jenderal LSP. Perintah itu kemudian diteruskan kepada operator tanpa melalui mekanisme permohonan penyidik sebagaimana prosedur yang berlaku.
Selain meneruskan perintah penyadapan, AS juga diduga menginstruksikan Brigjen TK untuk melakukan kegiatan pengawasan atau surveillance.
Berdasarkan hasil penyidikan sementara, Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka, yakni Jenderal LSP, AS, EH, dan SU. Mereka diduga terlibat dalam praktik penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik.
Kasus tersebut menjadi perhatian publik karena sasaran penyadapan diduga tidak hanya mencakup Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga sejumlah pejabat pemerintah, tokoh politik, aktivis, hingga mahasiswa.
Dalam perkembangan penyidikan, kepolisian juga mendalami kemungkinan adanya tindak pidana lain yang berkaitan dengan perkara tersebut, termasuk dugaan makar.
Meski demikian, Kapolri menegaskan bahwa dugaan penyadapan ilegal tidak secara otomatis dapat disimpulkan sebagai tindak pidana makar. Dugaan tersebut masih memerlukan penyelidikan dan pembuktian lebih lanjut.
Penanganan perkara ini sekaligus menjadi ujian bagi transparansi dan akuntabilitas institusi kepolisian, mengingat sejumlah pihak yang terseret dalam kasus tersebut merupakan perwira tinggi Polri.
Hingga Jumat (13/11/2026), penyidik masih mendalami peran Brigjen TK. Belum terdapat keterangan resmi yang menyatakan bahwa perwira tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka.
Editor: Redaksi Kabaran.id
%20(1)-min.png "Redaksi")
