Pemilu 2024 Ditunda, Berikut Penjelasannya

Kabaran Jakarta, - Isu penundaan Pemilu 2024 masih terus bergulir meskipun PDIP dan sejumlah partai koalisi Presiden Joko Widodo menolak gagasan itu. Pengamat menilai persiapan pemilu yang belum tuntas menjadi celah yang patut diwaspadai.

Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan para pengusung wacana penundaan pemilu masih memiliki amunisi, seperti  merekayasa situasi kegentingan. Apalagi, para pengusung itu punya memiliki kuasa mengendalikan anggaran pemilu yang hingga kini belum diketok.

"Tentu tidak (tertutup kemungkinan penundaan pemilu) karena anggaran dan peraturan penyelenggaraan belum tuntas," kata Feri melalui pesan singkat dikutip dari laman CNNIndonesia, Senin (21/3).

Dihubungi terpisah, pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin berpendapat peluang penundaan Pemilu 2024 sudah tertutup. Kata dia, gagasan itu telah ditolak oleh sebagian besar partai dan rakyat.

Saat ini, 6 dari 9 partai di DPR telah menolak penundaan pemilu . Mereka adalah PDIP, Partai Gerindra, Partai NasDem, PPP, PKS, dan Partai Demokrat.

Dengan demikian, kekuatan partai penolak penundaan Pemilu 2024 berjumlah 388 kursi di DPR. Jumlah itu setara dengan 67,48 persen dari total kursi di parlemen.

Publik juga menolak rencana penundaan Pemilu 2024. Survei Litbang Kompas pada 7-12 Maret 2022 menunjukkan 62,3 persen responden menyatakan setuju pemilu tetap digelar 14 Februari 2024.

"Pemerintah dan DPR mengatakan hal yang sama, pemilu tetap 2024. Rakyat juga sama, terpotret dari lembaga-lembaga survei kredibel," kata Ujang saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (21/3).

Meski demikian, Ujang menilai ada celah yang patut diwaspadai. Dia khawatir para penggagas penundaan pemilu mengubah skenario.

Ujang menyebut bisa saja mereka kembali memainkan skenario presiden 3 periode dengan mengamandemen UUD 1945. Opsi itu berpotensi dipilih karena terkesan demokratis sehingga akan menekan penolakan publik.

"'Pemilu tetap 2024, tetapi saya (Jokowi) pesertanya. Kalau rakyat mendukung saya, silakan.' Jadi, dia akan mengklaim demokrasi. Dia juga bisa katakan, 'Yang amandemen kan bukan saya, itu kan MPR.'," ucap Ujang.