%20(1)-min.png)
Kabaran Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Slamet Ariyadi, meminta Kementerian dan Lembaga Negara memperkuat peran dan fungsinya dalam mendukung misi Asta Cita Presiden Prabowo Gibran. Pernyataan ini disampaikan saat Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama sejumlah kementerian, lembaga, badan, dan Sekretariat Jenderal, Kamis (13/02/2025), di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta.
Dalam rapat tersebut, Slamet menekankan pentingnya penguatan ideologi dan pertahanan negara di daratan, kelautan, udara, serta di bidang cyber/teknologi. Ia meminta Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Keamanan Laut (Bakamla), serta Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) untuk mengawal secara optimal.
“Kami meminta semua Kementerian dan Lembaga Negara mendukung dan mengawal misi Asta Cita Presiden Prabowo Gibran, terutama dalam memperkuat ideologi dan pertahanan negara,” ujar Slamet.
Alumni Universitas Trunojoyo Madura (UTM) ini menegaskan perlunya koordinasi efektif antara Lemhanas, BSSN, Bakamla, dan Setjen Wantannas dengan instansi terkait, terutama dalam melaksanakan peran dan tugasnya.
Slamet juga meminta Gubernur Lemhanas untuk merevitalisasi pembelajaran dan pemahaman ideologi Pancasila guna memperkuat karakter generasi muda. “Pendidikan ideologi Pancasila sangat penting dan final sebagai bekal bagi generasi penerus. Ini bisa dilakukan melalui pemutaran lagu Indonesia Raya setiap hari di sekolah-sekolah,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Slamet turut menyoroti efisiensi anggaran di BSSN. Ia berharap BSSN dapat terus mengembangkan sumber daya untuk menjaga ketahanan cyber secara optimal.
“BSSN harus berkoordinasi dengan Kementerian terkait dalam menghadapi ancaman cyber, seperti situs judi online dan konten pornografi,” lanjut Slamet.
Selain itu, Slamet juga meminta Bakamla untuk menganalisis Rancangan Undang-Undang Keamanan Laut yang tengah dibahas. Ia mengharapkan adanya Analisis SWOT yang komprehensif, sehingga Komisi I dapat mempertimbangkan kelanjutan peran Bakamla.
“Bakamla perlu melakukan analisis bukan hanya dari aspek anggaran, tetapi juga dalam konteks keamanan laut secara menyeluruh,” tutup politisi asal Kabupaten Sampang, Pulau Madura ini.
KI
%20(1)-min.png "Redaksi")
