%20(1)-min.png)
KABARAN JAKARTA — Induk Koperasi Tani Nelayan (INKOPTAN) mengusulkan penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) untuk konsolidasi lahan pertanian perdesaan guna mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Usulan tersebut disampaikan kepada Fraksi PAN DPR RI dan disambut baik oleh Ketua Fraksi PAN, Putri Zulkifli Hasan, didampingi Sekretaris Fraksi PAN Ahmad Madjid Qodaratullah.
Putri menilai niat INKOPTAN sejalan dengan upaya pemerintah mewujudkan swasembada pangan. “Kami hargai usulan ini. Masukan dari pelaku lapangan sangat penting untuk suksesnya program pangan nasional,” ujarnya, Rabu (30/4/2025).
Wakil Ketua Umum INKOPTAN, Sarjono Amsan, menegaskan konsolidasi lahan penting agar subsidi pertanian tidak hanya menguntungkan tuan tanah. Saat ini, sebagian besar lahan pertanian dikuasai pemilik besar dan orang kota, sementara buruh tani dan petani gurem hanya menjadi pekerja.
Ia mengusulkan Inpres memuat dua poin utama: larangan alih fungsi lahan dan skema sewa lahan pertanian melalui koperasi. Dengan demikian, petani sebagai anggota koperasi bisa mengelola lahan bersama, memperoleh upah dan keuntungan dari hasil pertanian.
INKOPTAN juga mendorong penguatan penyuluhan pertanian di setiap KDMP. Sekjen INKOPTAN, M. Soleh, menyebut pihaknya siap melatih penyuluh bersertifikat melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) milik INKOPTAN. "Penyuluh menjadi kunci sukses swasembada pangan seperti era Soeharto," ujarnya.
Selain pertanian, Wakil Ketua Umum INKOPTAN Bidang Usaha, Teguh Eko Praatyono, mengusulkan program konversi mesin kapal nelayan ke tenaga listrik atau baterai. Uji coba di Batam dan Sukabumi menunjukkan hasil positif untuk efisiensi bahan bakar nelayan.
Pertemuan tersebut juga dihadiri Bendahara INKOPTAN Tuti Mudatsir dan Wakil Sekretaris Ahmad Afandi. Fraksi PAN menyatakan siap menunggu draft final usulan Inpres dari INKOPTAN. “Kami tunggu rumusan Inpres-nya,” ujar Ahmad Madjid menutup pertemuan.
---
Penulis : Gus Din
Editor : KI
%20(1)-min.png "Redaksi")
