KABARAN SEMARANG — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk memperluas penyaluran beasiswa bagi pelajar yang ingin melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH). Selain itu, ia mendorong Pemda membuat program peningkatan kapasitas bagi pegawai melalui pendidikan di PTN-BH.
“Beasiswa ini hampir selalu menjadi program kepala daerah. Salah satunya untuk lulusan SMA dan SMK yang ingin masuk PTN-BH,” ujar Tito dalam acara Silaturahmi dan Rapat Kerja Forum Majelis Wali Amanat (MWA) PTN-BH 2025 di Ballroom Hotel Tentrem, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (9/5/2025).
Selain beasiswa bagi pelajar, Pemda juga dapat menjalin kerja sama dengan PTN-BH untuk meningkatkan kapasitas pegawai. Menurut Tito, banyak Pemda membutuhkan pegawai dengan keahlian spesifik. “Polisi saja mewajibkan penyidik bergelar sarjana hukum, makanya mereka agresif bekerja sama dengan perguruan tinggi,” jelasnya.
Pemberian beasiswa untuk masyarakat maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah diatur dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Beasiswa untuk PNS termasuk dalam anggaran belanja jasa, sedangkan beasiswa pendidikan masyarakat dalam belanja barang dan jasa. Sementara, beasiswa bagi masyarakat miskin masuk dalam anggaran bantuan sosial.
Namun, Tito mengingatkan, agar kerja sama dengan Pemda dapat terjalin optimal, PTN-BH harus meningkatkan kualitasnya dan menawarkan program yang kompetitif. “Hukum pasar berlaku. Produk yang lebih berkualitas dan harganya lebih terjangkau pasti dipilih Pemda,” ujarnya.
Ia juga merinci lima peran utama Pemda dalam mendukung pengembangan PTN-BH, yaitu:
1. Memberikan dana hibah;
2. Membantu pembangunan infrastruktur kampus dan sekitarnya;
3. Menyediakan beasiswa bagi lulusan SMA/SMK;
4. Meningkatkan kapasitas aparatur Pemda melalui pendidikan di PTN-BH;
5. Menjalin kerja sama dalam bidang penelitian dan program kreatif.
---
KI