KABARAN.ID – SUMEDANG | Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa peran kepala daerah bukan sekadar jabatan administratif, melainkan penentu arah dan efektivitas reformasi birokrasi di Indonesia.
“Kepala daerah adalah ujung tombak mewujudkan pemerintahan yang efektif, karena mereka berada di garda terdepan,” ujarnya dalam Retret Kepala Daerah Gelombang II di Kampus IPDN, Jatinangor, Kamis (26/6).
Dalam paparannya, Rini menyoroti pentingnya birokrasi yang responsif, agile, dan adaptif di tengah dinamika global. Hal ini dinilai krusial untuk mengejar target Indonesia Emas 2045.
Ia menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto agar birokrasi tidak mempersulit rakyat dan proses kebijakan harus dipercepat. Di sisi lain, penguatan koordinasi antar-lembaga juga menjadi sorotan penting.
“Kepemimpinan kepala daerah harus mampu mengorkestrasi dinas dan menjalin sinergi kuat dengan kementerian dan lembaga pusat,” tegas Rini.
MenPANRB juga mengungkap bahwa kini Kementerian PANRB langsung berada di bawah Presiden, tidak lagi di bawah kementerian koordinator. Artinya, KemenPANRB kini berfungsi sebagai Chief Operating Officer (COO) yang bertugas menjaga tata kelola pemerintahan secara nasional.
“Reformasi birokrasi bukan sekadar administrasi. Ini adalah transformasi pemerintahan yang menyentuh pelayanan publik dan efisiensi kerja. Kepercayaan publik harus terus ditingkatkan,” ujarnya.
Rini menutup dengan pesan kepada seluruh kepala daerah agar menjadi pemimpin yang menggerakkan transformasi birokrasi, bukan hanya menjalankannya.