%20(1)-min.png)
KABARAN JAKARTA — Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menegaskan pentingnya negara memiliki otoritas atas lahan untuk memenuhi kebutuhan hunian layak, terutama di kawasan perkotaan.
Hal ini disampaikan Fahri saat menjadi narasumber dalam Simposium Nasional dan Diskusi Ilmiah Sumitronomics di Jakarta, Selasa (3/6/2025). Ia menyoroti lemahnya kewenangan sektor perumahan dalam mengatur pertanahan sebagai hambatan besar penyediaan rumah rakyat.
“Saya sudah cek, tidak ada kewenangan dari Kementerian Perumahan terkait urusan tanah. Tanpa kontrol atas tanah, mustahil membangun perumahan rakyat secara berkelanjutan di kota-kota,” tegas Fahri.
Ia menilai, regulasi pertanahan seharusnya tidak hanya dikuasai oleh sektor ekonomi dan bisnis, tapi juga di bawah otoritas lembaga perumahan yang mengedepankan kepentingan rakyat.
Menurut Fahri, pembangunan kota seharusnya berorientasi pada martabat manusia. "Rumah harus menjadi inti dari kota, tapi kenyataannya sekarang rakyat justru tersingkir dari kota karena tanah diprioritaskan untuk fungsi yang tidak bisa mereka akses," jelasnya.
Sebagai solusi, Fahri mendorong perubahan budaya tinggal masyarakat kota dengan mengedepankan konsep hunian vertikal, seperti yang diterapkan di negara-negara dengan sistem social housing yang kuat dan sistem pertanahan yang terorganisir.
Dengan penguasaan lahan yang jelas, pemerintah bisa memperbanyak pasokan rumah rakyat. “Bukan hanya menyediakan rumah, tapi kita juga merancang kota yang adil dan manusiawi,” katanya.
Ia menyerukan reformasi besar-besaran dalam sistem regulasi pertanahan agar rakyat tak lagi menjadi korban penggusuran. “Kota bukan milik segelintir elit ekonomi. Kota adalah milik semua, dan harus dimulai dengan menjadikan rumah sebagai pusat pembangunan,” tegas Fahri.
Simposium ini menjadi bagian dari upaya merumuskan visi besar urbanisasi dan pembangunan perumahan ke depan yang lebih inklusif dan berkeadilan.
---
KI
%20(1)-min.png "Redaksi")
