Fahri Hamzah Usul Lembaga Khusus Perumahan untuk Atasi Backlog Rumah Subsidi

Jakarta, Kabaran.id - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengusulkan pembentukan lembaga khusus seperti Bulog untuk sektor perumahan guna menangani backlog rumah subsidi. Usulan ini disampaikan dalam pertemuan dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN, Jumat (25/7/2025).

Fahri menyoroti masalah struktural dalam pemasaran rumah subsidi. “Backlog perumahan mencapai 10–15 juta unit, tapi pengembang masih kesulitan menjual. Kita butuh off-taker seperti Bulog untuk menyerap rumah subsidi,” ujarnya, menekankan perlunya solusi sistemik.

Lembaga ini akan berperan sebagai penjamin penyerapan rumah subsidi yang dibangun pengembang di lahan berizin. Fahri juga mengusulkan pergeseran subsidi dari cicilan, seperti FLPP, ke subsidi tanah. “Harga rumah subsidi bisa turun dari Rp186 juta menjadi Rp120–130 juta,” katanya.

Fahri menyebut pihaknya akan mempelajari praktik terbaik dari negara seperti Turki dan Singapura. “Kami akan susun konsep teknis secepatnya dengan izin Presiden,” ujarnya, menegaskan pentingnya sinergi antara Kementerian PKP dan BUMN.

Rumah vertikal menjadi bagian dari rencana untuk perkotaan. “Presiden mendorong rumah vertikal karena tanah di kota mahal. Ini solusi untuk memperbaiki wajah kota,” tambah Fahri, menjamin hunian vertikal dan tapak masuk skema off-taker sebagai social housing.

Program ini diharapkan menciptakan ekosistem perumahan yang adil dan berkelanjutan. Fahri menegaskan, semua hunian bersubsidi, baik berupa lahan, konstruksi, atau cicilan, akan dikategorikan sebagai social housing untuk mendukung masyarakat berpenghasilan rendah.

Data Kementerian PKP 2024 menunjukkan backlog perumahan nasional masih tinggi, terutama di kota besar seperti Jakarta. Usulan Fahri dianggap langkah strategis untuk mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

Fahri berharap konsep ini segera terealisasi. “Kami ingin perumahan subsidi tidak lagi jadi beban pengembang, tetapi solusi nyata bagi rakyat,” tutupnya, menekankan kolaborasi lintas kementerian.

(Kabaran.id/Redaksi)