%20(1)-min.png)
Kebumen, kabaran.id - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam program pembangunan perumahan dan penataan kawasan. Ia menyoroti proyek mangkrak akibat kurangnya data dan verifikasi dari pemerintah daerah.
“Proyek yang asal diterjunkan sering salah sasaran dan akhirnya mangkrak. Ini tidak boleh terulang,” ujar Fahri saat bertemu Bupati Kebumen Lilis Suryani di Kebumen, Sabtu (19/7/2025).
Fahri menekankan bahwa akurasi data dari pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan program. “Pemerintah pusat tidak mengenal masyarakat sebaik pemerintah daerah, apalagi ketua RT yang tahu kondisi warganya,” katanya.
Tahun ini, Kementerian PKP memprioritaskan restorasi dan renovasi kawasan pesisir, bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). KKP mendapat alokasi anggaran untuk 1.000 kawasan pesisir, sementara sisanya ditangani Kementerian PKP.
Dari 13.000 kawasan pesisir di Indonesia, sekitar 1.300 kawasan menjadi target penataan dengan anggaran per kawasan sekitar Rp20-22 miliar. “Pendekatan ini harus berbasis data agar tepat sasaran,” ujar Fahri.
Skema pembiayaan juga akan melibatkan pihak swasta, mengingat nilai strategis kawasan pesisir. “Kami akan kembangkan model pembiayaan yang menarik partisipasi swasta,” tambahnya.
Fahri berharap sinergi lintas kementerian dan pendekatan berbasis data dapat memastikan program pembangunan berjalan efektif, terutama di wilayah pesisir yang memiliki potensi ekonomi besar.
Bupati Lilis Suryani menyambut baik arahan tersebut dan berkomitmen menyediakan data akurat untuk mendukung program Kementerian PKP di Kebumen.
Pendekatan ini diharapkan memberi manfaat langsung bagi masyarakat lokal, mendorong pembangunan yang berkelanjutan, dan mengurangi risiko proyek mangkrak di masa depan.
(Kabaran.id/Redaksi)
%20(1)-min.png "Redaksi")
