Relawan Prabowo-Gibran Kirim Surat ke Istana, Desak Evaluasi Rangkap Jabatan dan Dukung MBG

Ads Google

Kabaran.id, Jakarta — Sekitar 25 Ketua Umum relawan Prabowo-Gibran yang tergabung dalam Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG) mendatangi Sekretariat Negara di Jakarta, Kamis (31/7/2025). Mereka mengirimkan surat berisi tujuh poin pernyataan sikap kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Rombongan dipimpin oleh Koordinator Nasional ARPG, Syafrudin Budiman, dengan surat bernomor 001/A-1/Kornas-ARPG/VII/2025 yang bersifat penting. Menurutnya, surat ini merupakan bentuk masukan dari relawan untuk mengawal jalannya pemerintahan selama lima tahun ke depan.

“Pernyataan sikap ini sebagai sikap kritis dan konstruktif mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan dengan baik dan sesuai Visi Asta Cita,” ujar Syafrudin Budiman usai menyerahkan surat di Jalan Majapahit, Jakarta Pusat.

Dalam isi surat, ARPG mendesak Presiden untuk mengevaluasi dan membatalkan rangkap jabatan Wakil Menteri serta pejabat tinggi lain yang juga menjadi komisaris di BUMN. Hal ini, menurut mereka, bertentangan dengan prinsip pemerintahan bersih dan keputusan Mahkamah Konstitusi.

ARPG juga menyatakan dukungan terhadap percepatan program Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia. Program ini dinilai mampu menggerakkan ekonomi rakyat dan menyerap tenaga kerja secara luas.

Selain itu, relawan mendorong revisi UU Pemilu sesuai putusan MK mengenai pemisahan antara pemilu nasional dan lokal. Mereka juga meminta pemerintah fokus pada kebijakan ekonomi kerakyatan untuk menghadapi ketidakpastian global.

ARPG turut menyuarakan dukungan terhadap penegakan hukum yang adil dan tanpa tebang pilih. Mereka menegaskan perlunya pemerintahan bebas dari praktik KKN dan hukum harus dijadikan panglima.

Di akhir surat, relawan mengusulkan pengaktifan kembali Gerakan Solidaritas Nusantara (GSN) sebagai jembatan komunikasi politik antara Presiden dan relawan. “Kami berharap Presiden memberi perhatian pada aspirasi ini demi arah pemerintahan yang tetap berada di rel konstitusi,” ujar Syafrudin.