DPRD Meranti Gelar Paripurna, Fraksi-Fraksi Sampaikan Pandangan Umum APBD-P 2025

Meranti, Kabaran.id – DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (22/9/2025) di Balai Sidang DPRD Meranti.

Rapat dipimpin Ketua DPRD H. Khalid Ali, SE, dan dihadiri Wakil Bupati Muzamil Baharudin SM, MM. Agenda ini merupakan tindak lanjut setelah Bupati Kepulauan Meranti menyampaikan pidato nota keuangan pada 18 September lalu.

Fraksi PDI Perjuangan

Melalui juru bicara Tengku Moh. Nasir, SE, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp264 miliar. Fraksi meminta penjelasan apakah target tersebut realistis serta mendorong diversifikasi sumber pendapatan. Mereka juga menyoroti defisit Rp9,6 miliar, penggunaan Silpa, serta menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan alokasi anggaran pendidikan minimal 20% serta kesehatan 10%.

Fraksi PAN

Juru bicara Syaifi Hasan, A.Md, menyampaikan apresiasi namun menyoroti masalah PAD yang belum optimal, defisit Rp9,6 miliar, serta tunda bayar dalam APBD-P. Fraksi PAN juga mendorong agar belanja diarahkan pada infrastruktur, pendidikan (termasuk honor guru RA, MDA, MTs, MA), serta program beasiswa. Mereka menekankan perlunya SDM yang kompeten dan program konkret untuk pertanian dan ketahanan pangan.

Fraksi PKB + PSI

Lewat Eka Yusnita, fraksi ini mendukung langkah penyesuaian fiskal dengan prinsip kehati-hatian. Mereka menyoroti PAD yang masih terbatas, mendorong optimalisasi potensi lokal, serta mendukung alokasi belanja Rp1,227 triliun untuk program prioritas. Fraksi juga menekankan pentingnya digitalisasi pelayanan publik, program ramah lingkungan, penguatan BPBD untuk mitigasi bencana, serta peningkatan kapasitas aparatur daerah.

Fraksi NasDem

Melalui Rosihan Afrizal, SH, Fraksi NasDem menilai perubahan APBD bukan sekadar formalitas, tetapi refleksi adaptasi terhadap dinamika ekonomi. Mereka mendorong optimalisasi PAD melalui digitalisasi dan pelayanan publik, mendukung defisit ditutup lewat pembiayaan, serta meminta agar belanja diarahkan pada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. NasDem juga menekankan pentingnya pembayaran tepat waktu untuk TPP pegawai, honor daerah, dan gaji desa agar ekonomi masyarakat tetap bergerak.

Rapat paripurna ini menandai dimulainya pembahasan lebih lanjut Rancangan Perubahan APBD 2025, yang diharapkan mampu memperkuat pondasi fiskal daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Meranti.

---