MERANTI KABARAN.ID – DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar Rapat Paripurna Pandangan Umum (Pandum) Fraksi-fraksi terhadap penyampaian Nota Keuangan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026, di Balai Sidang DPRD Kepulauan Meranti, Senin (24/11/2025).
Pandum dipimpin Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H. Khalid Ali SE. Turut hadir Sekretaris Dewan Ery Suhairi, S.Sos, serta sejumlah anggota DPRD.
Dalam pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan, juru bicara Nina Surya Fitri, SH., M.Kn menyampaikan serangkaian rekomendasi strategis. PDI-P mendorong optimalisasi PAD melalui digitalisasi sistem pajak dan retribusi real-time, peningkatan kinerja BUMD, serta kajian ulang tarif pajak dan retribusi agar tetap pro-rakyat.
PDI-P juga menyoroti belanja modal yang dinilai perlu dievaluasi, dengan penekanan pada pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan. Selain itu, Fraksi PDI-P meminta belanja infrastruktur memenuhi ketentuan minimal sesuai regulasi.
Di sektor layanan dasar, PDI-P menegaskan anggaran kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan penurunan stunting tetap menjadi prioritas. “Fraksi PDI Perjuangan berkomitmen mengawal penyusunan RAPBD 2026 agar berpihak kepada rakyat dan menjawab kebutuhan pembangunan daerah,” ujar Nina.
ADV
%20(1)-min.png)

%20(1)-min.png)

