 |
LMP BaBel Minta Kapolda Tangkap Aktor Intelektual Terkait Tambang Ilegal Kolong Buntu
Kabaran BaBel, - Dari laporan media yang sedang hangat diperbincangkan belakangan ini mengenai keterlibatan salah satu pimpinan media online yang juga menjabat sebagai sekretaris PJS Bangka Belitung berenisial HD, telah tersebar luas baik di grup WhatsApp maupun menjadi topik pembicaraan di kalangan masyarakat.
Wakil Ketua LMP Mada Babel, Kasrin Hasan bersama dengan Fitriyadi, Amd selaku ketua TPF LMP Bangka Belitung, atas izin dari ketua Mada Babel, Kadrik Johan, SH, menyampaikan bahwa:
LMP Babel meminta kepada Kapolda dan jajaran di Direktorat Polairud Polda Babel untuk melakukan proses hukum terhadap semua pihak yang terlibat, tanpa pandang bulu, terkait kegiatan Tambang Ilegal di lokasi kolong buntu.
Hal ini termasuk diduga keterlibatan salah satu pimpinan media online (HD) yang juga diduga menjadi salah satu intelektual dan mendukung jalannya kegiatan tambang tersebut.
Video yang beredar juga menunjukkan HD memberikan sekantong uang dalam kantong plastik warna merah kepada seseorang di dalam ruang kerjanya.
Kasrin menegaskan bahwa LMP Babel memberikan dukungan penuh kepada penyidik di Direktorat Polairud Polda Babel untuk menyelidiki kasus ini secara menyeluruh, dan memberikan apresiasi tinggi kepada Kapolda Babel atas upayanya dalam penertiban dan penegakan hukum terkait penambangan ilegal.
Disebutkan oleh Kasrin, terutama dalam kasus tata kelola niaga timah yang berasal dari sumber tambang-tambang ilegal.
Dengan pengungkapan kasus ini, kami dari Laskar Merah Putih menilai bahwa Polda Babel telah menunjukkan peran yang aktif dan sesuai dengan tugasnya, serta meningkatkan citra positif POLRI di mata masyarakat Bangka Belitung.
"Kami sekali lagi menekankan agar pihak penyidik di Direktorat Polairud Polda Babel menjalankan tugasnya dengan independen, integritas, dan objektif dalam penanganan kasus penambangan ilegal," tegasnya, Jumat (!9/4/2024).
"Kami dari LMP berharap agar langkah-langkah penegakan hukum yang sama dapat dilakukan di seluruh wilayah Babel terkait kegiatan penambangan ilegal yang merugikan negara dan secara ekologis merugikan Bangka Belitung," tutup Kasrin Hasan. *
Editor: Mas Bons
