%20(1)-min.png)
KABARAN JAKARTA — Pemerintah tengah menyiapkan program renovasi satu juta rumah tidak layak huni untuk masyarakat miskin ekstrem di seluruh Indonesia. Program ini menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung target SDGs, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan hunian layak.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan hal ini usai bertemu Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono di Jakarta, Senin (2/6/2025). Ia menyebut program ini tidak sekadar soal anggaran, tapi menyangkut kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
"Kita siapkan minimal satu juta rumah untuk direnovasi. Mekanisme teknis dan tanggung jawabnya sedang dibahas lintas kementerian," ujar Fahri.
Renovasi akan dilakukan melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dengan nilai bantuan Rp21,8 juta per unit. Dana tersebut dialokasikan untuk tukang, fasilitator, dan pembelian material bangunan.
Yang membedakan program kali ini, menurut Fahri, adalah keterlibatan Koperasi Merah Putih sebagai mitra penyedia material. Material akan disediakan langsung dari koperasi desa untuk memangkas rantai distribusi dan menekan harga.
“Dengan koperasi, harga semen, besi, dan baja bisa ditekan. Harapannya, dana yang tersedia cukup untuk membangun rumah yang benar-benar layak,” jelasnya.
Fahri menekankan bahwa renovasi tidak hanya fokus pada atap dan dinding, tetapi juga sanitasi, air bersih, dan lantai, sesuai standar SDGs. Pemerintah ingin memastikan rumah yang direnovasi benar-benar memenuhi kriteria rumah sehat dan aman.
Program ini dijadwalkan segera dimulai setelah aspek teknis, pendanaan, dan koordinasi antarinstansi rampung. Pemerintah juga mengajak pemerintah daerah dan masyarakat sipil untuk turut mendukung program strategis ini.
KI
%20(1)-min.png "Redaksi")
