%20(1)-min.png)
Jakarta, kabaran.id – Bambang Soesatyo, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila sekaligus Anggota DPR RI, mengajak seluruh kader organisasi untuk menjadikan Pemuda Pancasila sebagai kekuatan sipil modern yang mendukung rakyat dan Pemerintahan Prabowo Subianto. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Pleno VIII Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila di Kantor Pusat, Menteng, Jakarta, pada Jumat (11/7/2025).
Bamsoet menegaskan bahwa organisasi harus terbebas dari stigma premanisme yang selama ini melekat. “Pemuda Pancasila harus menjadi solusi bagi permasalahan rakyat, bukan beban tambahan. Kami wajib memperjuangkan keadilan dan hak-hak masyarakat yang terabaikan,” katanya. Ia mengacu pada semangat pendirian organisasi pada 28 Oktober 1959 oleh Jenderal TNI AD Abdul Haris Nasution.
Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh penting, seperti Wakil Ketua Umum Ahmad Ali, Wakil Sekjen Ahmad Ridwan, dan Ketua MPW Banten Johan Arifin. Bamsoet, yang pernah menjabat sebagai Ketua MPR ke-15 dan Ketua DPR ke-20, mengingatkan peran historis Pemuda Pancasila sebagai pelindung masyarakat sipil dari ancaman ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.
Untuk mencapai visi tersebut, Bamsoet mengusulkan langkah konkret. Ia menyerukan rekrutmen anggota yang terbuka dan berbasis prestasi, pelatihan kader dengan nilai-nilai Pancasila, serta pengawasan ketat di dalam organisasi. “Wajah baru Pemuda Pancasila harus humanis dan relevan dengan kebutuhan zaman,” tegasnya.
Ia juga meminta jajaran pengurus, dari pusat hingga daerah, untuk mendukung pemerintahan melalui aksi nyata. Program yang diusulkan mencakup advokasi kebijakan desa, edukasi digital bagi UMKM, bantuan hukum gratis, hingga pendampingan vokasi untuk remaja.
Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, Pemuda Pancasila telah aktif dalam kegiatan sosial, seperti penyaluran bantuan bencana dan pelatihan keterampilan. Hal ini sejalan dengan visi Bamsoet untuk menjadikan organisasi sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan.
Dukungan terhadap kebijakan pemerintah, termasuk ekonomi kerakyatan, juga tercermin dalam diskusi di media sosial. Bamsoet menilai peran ini harus terus diperkuat agar organisasi tetap relevan di mata publik.
“Pemuda Pancasila bukan kelompok preman, melainkan pejuang masa depan bangsa. Kami harus menjadi teladan, setia pada rakyat dan pemerintahan,” tutup Bamsoet. Rapat ini menjadi titik awal transformasi organisasi menuju kekuatan sipil yang konstruktif.
KI
%20(1)-min.png "Redaksi")
